Jakarta Terapkan Prosedur Baru Tes Swab dan Isolasi di Fasilitas Pemerintah

sammy
Jakarta Terapkan Prosedur Baru Tes Swab dan Isolasi di Fasilitas Pemerintah
Konferensi Pers Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Terkait Penanganan Covid-19 - FOTO : Tirto.id

Jakarta, HanTer - Sebagai salah satu gerbang masuk di Indonesia, Jakarta sebagai Ibu Kota negara menjadi bagian dari episentrum Covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak awal pandemi hingga sekarang terus melakukan berbagai upaya mitigasi. 

Salah satu upayanya adalah dengan melakukan tes swab serta meyediakan ruang isolasi. 

Untuk tes swab, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, mengimbau agar mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang tidak perlu lagi mengulang swab test. Hal itu sesuai dengan revisi kelima Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/ MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Dalam keputusan tersebut, pengambilan spesimen pada kasus dengan gejala berat/kritis untuk follow up /pengulang pemeriksaan RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) dilakukan di rumah sakit untuk menilai kemajuan pengobatan/kesembuhan. 

Namun, pada kasus tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang, tidak perlu dilakukan follow up /pengulangan pemeriksaan RT-PCR

“Pasien dengan gejala ringan hingga sedang, tidak lagi menularkan virus setelah hari ke-10 dari awal munculnya gejala,” kata Widyastuti. 

Sementara itu, meski tak memiliki gejala klinis, mereka harus menjalani isolasi, agar tidak menularkan virus Covid-19 kepada orang lain, terutama lanjut usia (lansia), anak-anak, dan orang yang memiliki penyakit penyerta (komorbid). 

Widyastuti mengatakan, penerapan isolasi bagi orang yang tidak memiliki gejala tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. 

“Atas dasar itu Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat menunjuk tiga jenis fasilitas untuk isolasi terkendali,” kata Widyastuti.

Widyastuti merinci, tiga jenis fasilitas itu adalah Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran (FIMK) dan hotel atau penginapan atau wisma; serta fasilitas lainnya berupa rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya yang ditetapkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. 

Sedangkan tata cara pelaksanaan isolasi terkendali, diatur oleh Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

“Karena itu, bagi seseorang yang terkonfirmasi positif harus melapor ke Puskesmas Kecamatan sesuai domisili. Selanjutnya Puskesmas Kecamatan akan memberi surat rujukan atau pengantar untuk melakukan isolasi di tempat isolasi terkendali, dan Gugus tugas RT/RW atau Lurah akan memberikan surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri di rumah bila diperlukan,” terang dia. 

Petugas kesehatan, ungkap dia, juga akan mengkonfirmasi kesediaan pasien untuk dilakukan penjemputan. 

Pertama, jika bersedia, petugas akan segera merujuk menggunakan ambulans. Kedua, jika bersedia tapi menggunakan fasilitas lain, petugas akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat untuk menilai kelayakan lokasi sesuai prosedur isolasi terkendali. 

Sedangkan yang ketiga, jika lokasi dinilai tidak memadai dan pasien tidak bersedia dirujuk, petugas menginformasikan kepada Gugus Tugas setempat/Lurah/Camat/RT/RW yang juga ikut bersama petugas kesehatan, ambulans, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan unsur terkait, melakukan jemput paksa untuk dibawa menuju lokasi isolasi terkendali.

 

Patut Dicontoh Daerah Lain 

Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta Slamet Budiharto, mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam melakukan upaya mitigasi pada masa pandemi Covid-19. 

“Dalam proses tracing hingga memfasilitasi pasien di tengah masa pandemi saat ini sudah baik. Terlebih untuk APD dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sudah sangat baik,” ungkapnya di Jakarta, Senin (16/11/2020). 

Ia mengungkapkan, dari 20.000 dokter yang ada di DKI Jakarta, sekitar 50 persen dilibatkan dalam penanganan covid-19. Sehi- ngga, ia menilai, perhatian Pemprov DKI Jakarta kepada tenaga kesehatan begitu besar dalam penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19. 

Selain itu, koordinasi dengan melibatkan pemerintah pusat dan masyarakat merupakan kebijakan yang baik. 

“Kebijakan yang dikeluarkan DKI Jakarta patut dicontoh oleh daerah lain,” terang dia.

 

Berbagai Pelibatan 

Selain itu, penyediaan tempat isolasi terkendali ini terwujud berkat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). BNPB dan Kemenkes, misalnya, menyiapkan FIMK tower 5, FIMK tower 4, dan tower 8 Pademangan. 

Adapun Kementerian Parekraf membantu me- nyiapkan lima hotel, seperti Hotel Ibis Style Mangga Dua, Hotel U-Stay Mangga Besar, Hotel Ibis Senen, dan Hotel Grand Asia Penjaringan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengerahkan fasilitas yang dimiliki sebagai isolasi terkendali, seperti wisma di Jakarta Islamic Center (JIC); Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Graha Wisata Ragunan. Bila ditotal, jumlah kamar yang disediakan dari fasilitas isolasi terkendali itu mencapai 5.394 kamar. 

“Secara khusus, untuk orang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala akan ditempatkan di isolasi terkendali, sedangkan gejala ringan-sedang akan dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet,” ucapnya. 

Meski Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat telah menyediakan isolasi terkendali, warga Ibu Kota yang ingin menjalani isolasi mandiri tetap diizinkan. Dengan catatan, harus mendapat persetujuan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. 

Nantinya, tim gugus tugas akan mengecek kesesuaian kondisi rumah dengan persyaratan yang ada. Bagi yang memenuhi persyaratan, warga diizinkan untuk menjalani isolasi mandiri. Namun jika kondisi rumah tidak sesuai dengan syarat isolasi terkendali, petugas akan merujuknya ke fasilitas yang ditunjuk pemerintah. 

“Gugus tugas akan melakukan pengecekan kondisi kelayakan rumah sesuai kriteria persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020,” ucap Widyastuti. 

Ia menyatakan, masyarakat harus menjalani isolasi mandiri dengan mematuhi protokol kesehatan, setelah ada penetapan dari gugus tugas. Petugas kesehatan juga akan memantau mereka secara berkala kondisinya. 

Jika kondisi memburuk, maka harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. 

“Lurah bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat RT/RW juga mengawasi proses isolasi mandiri tersebut bersama Satpol PP, Kepolisian, TNI dan unsur terkait untuk melakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran,” jelasnya.