Berbagai Kalangan Tolak Interpelasi Untuk Anies

Sammy
Berbagai Kalangan Tolak Interpelasi Untuk Anies

Jakarta, HanTer - Keinginan Fraksi PSI DPRD DKI mengajukan interpelasi untuk Gubernur Anies Baswedan tak mendapat sambutan positif berbagai kalangan. Bahkan, rencana tersebut berujung penolakan.

Diketahui sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI berencana menggulirkan interpelasi untuk Anies Baswedan terkait kerumunan yang tercipta saat acara akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Sabtu pekan lalu.

Namun, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI menolak untuk mengikuti langkah partai yang baru eksis di DPRD DKI tersebut. "Tidak akan menggulirkan hak interpelasi," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino di Jakarta, Rabu (19/11/2020).

Wibi menilai, dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan, posisi Anies tak bersalah karena sudah melakukan imbauan bahkan telah memberikan sanksi denda administratif pada Rizieq sebesar Rp50 juta.

"Kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi?" ujar anggota Komisi A ini.

Fokus Bahas APBD

Adapun Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku pihaknya belum berencana menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies untuk menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan.

Alasan Gembong tak memikirkan hal itu, karena saat ini Fraksi PDIP tengah fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

"Belum ada niatan itu, karena kami masih fokus pada pembahasan APBD 2021 jadi kita belum sampai ke tahapan itu," katanya di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Belum Tahu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mengaku belum mengetahui rencana Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang akan memakai hak interpelasi. Partai yang baru pertama kali mendapat kursi di legislatif itu berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui hak interpelasi.

"Interpelasi soal apa? Nanti kami lihatlah, saya baru dengar dari rekan-rekan informasinya," kata pria yang akrab disapa Ariza.

Seperti diketahui, Fraksi PSI berencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemanggilan Anies buntut dari acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan orang, dan mengabaikan jaga jarak di tengah pandemi Covid-19 pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menekankan, pemanggilan Anies bukan bernuansa politis. Namun berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta.

Sia-sia

Namun rencana PSI bakal sia-sia bila tidak mendapat dukungan dari fraksi lain. Sebab bila mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 orang anggota DPRD.

Sementara jumlah anggota Fraksi PSI hanya delapan orang di DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi, makanya PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di dewan.