Satpol PP DKI Awasi Ketat dan Tegas Terapkan Protokol Penggunaan Masker Guna Menekan Sebaran Covid-19 di Jakarta

Sammy
Satpol PP DKI Awasi Ketat dan Tegas Terapkan Protokol Penggunaan Masker Guna Menekan Sebaran Covid-19 di Jakarta
Dok. Pemprov DKI

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta terus mengawasi penerapan protokol kesehatan dan menerapkan tindak tegas terhadap warga, kantor, dan berbagai usaha yang melanggar. 

Adapun pengawasan dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh personel Satpol PP DKI Jakarta dari tingkat Kelurahan hingga Provinsi. Pengawasan ini diberi nama Operasi Tertib Masker. 

"Titik lokasi yang dipilih secara random meliputi kawasan permukiman penduduk, jalan protokol, jalan penghubung maupun kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi keramaian seperti pasar, taman atau fasilitas umum kota," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Senin (2/11/2020). 

Untuk daerah-daerah yang mobilitas masyarakatnya tinggi, menurut Arifin, pengawasan dilakukan secara rutin. Di antaranya, Kawasan Kota Tua, Kawasan PD Pasar Kramat Jati Jalan Raya Bogor, Perumahan Taman Intercone Kembangan, Kawasan Danau Sunter, Kawasan Pasar Baru Metro Atom, dan Kawasan PD Pasar Minggu Jalan Raya Ragunan. 

Ia menambahkan, jajarannya mengawasi secara detail warga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, utamanya masker. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker atau mengenakan masker tidak secara baik dan benar, maka akan mendapatkan sanksi. 

"Orang yang membawa masker tapi tidak digunakan, contoh disimpan di saku, di tas atau hanya diletakkan di dashboard mobil, dan orang yang menggunakan, tapi tidak dengan benar seperti dipakai di dagu atau leher, itu yang akan kami beri sanksi," tuturnya. 

Saat ini, Satpol PP DKI Jakarta langsung akan memberikan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker. Pasalnya, tahapan sosialisasi penggunaan masker telah dilakukan sejak April lalu. 

"Kemudian, berlanjut sampai dengan saat ini, dengan penerapan sanksi teguran tertulis maupun sanksi kerja sosial maupun denda adminsitratif," katanya. 

Langkah tegas dengan langsung menerapkan sanksi ini, menurut Arifin, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran untuk saling melindungi dari penularan virus Corona atau SARS-CoV-2

"Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran PSBB adalah sesuai Peraturan Gubernur. Ada beberapa Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pengenaan sanksi, yaitu Pergub Nomor 41 Tahun 2020, Pergub Nomor 51 Tahun 2020, Pergub Nomor 79 Tahun 2020, dan Pergub Nomor 101 Tahun 2020," ujarnya.

Jenis dan Besaran Sanksi 

Setelah memberikan edukasi dan imbauan pentingnya protokol kesehatan, Satpol PP DKI Jakarta melakukan penegakan disiplin kepada masyarakat yang masih kedapatan melanggar aturan yang ada. Padahal, protokol kesehatan sejatinya diterapkan semaksimal mungkin untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan COVID-19

Satpol PP DKI Jakarta menetapkan sejumlah sanksi, dari sanksi yang sifatnya dilakukan oleh perorangan hingga skala perusahaan. Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada warga yang melanggar protokol kesehatan terdiri dari sanksi sosial dan sanksi administratif. 

"Penerapan sanksi tersebut berbeda-beda untuk setiap jenis pelanggaran. Sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker yakni kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit, atau dapat memilih membayarkan denda administratif sebesar Rp250.000," jelasnya. 

Apabila kedapatan mengulangi pelanggaran, lanjut Arifin, maka dikenakan sanksi progresif atau sanksi berlaku kelipatan yakni untuk pelanggaran berulang sebanyak 1 kali, dikenakan kerja sosial selama 120 menit atau denda administratif sebesar Rp500.000. Lalu, untuk pelanggaran berulang 2 kali, dikenakan kerja sosial selama 180 menit atau denda administratif sebesar Rp750.000. 

"Dan pelanggaran berulang 3 kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial selama 240 menit atau denda administratif sebesar Rp1.000.000," terangnya. 

Sementara itu, bagi rumah makan, warung makan, restoran, kafe, bila kedapatan melanggar, maka langsung ditutup oleh petugas Satpol PP, dengan maksimal waktu tunggu petugas selama 2 jam setelah ditemukan pelanggaran. Sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 1 x 24 jam. 

Pelanggaran yang berulang juga dikenakan denda administratif progresif dengan nilai Rp50 juta sampai dengan maksimal Rp150 juta. 

"Selain itu, adapula sanksi rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha apabila terjadi keterlambatan atau tidak bayar denda administratif," ungkapnya.

Bagi kantor, tempat kerja, dan industri, sanksi administratif yang diberikan berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam. Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif progresif dengan nilai Rp50 juta sampai dengan maksimal Rp150 juta. Lalu, terdapat pula sanksi rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha apabila terjadi keterlambatan atau tidak bayar denda administratif. 

"Adapun jumlah tempat usaha jenis restoran atau kafe yang sudah diberikan pengenaan sanksi penutupan pementara pada periode 28 Agustus-20 Oktober 2020 sebanyak 659 tempat," katanya. 

Arifin menambahkan, denda administratif yang sudah disetorkan melalui Bank DKI dan tercatat dalam arsip Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sejak Mei sampai dengan  Oktober 2020 kurang lebih  berjumlah Rp4,9 Milyar.

Sesuai Tupoksi 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan Pergub sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP seperti yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas tersebut, antara lain menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

"Peran Satpol PP dalam menangani COVID-19 memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," kata dia di Jakarta, Senin (2/11/2020). 

Pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil dalam menurunkan pelanggar protokol kesehatan. Hal ini lantaran ada efek jera dengan diterapkannya pemberian sanksi oleh Satpol PP. 

"Satu sisi ada kelihatan efek jeranya, tapi harus dicatat, masifnya pengawasan protokol kesehatan harus dibarengi dengan upaya 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) yang masif juga," pungkasnya. 

Trubus menilai bahwa Satpol PP DKI Jakarta perlu melibatkan elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan masker. 

"Ini sudah baik, tapi tidak cukup kalau hanya Satpol PP yang bertindak, harus melibatkan elemen masyarakat, misalnya ormas-ormas di Jakarta," kata dia. 

Dengan melibatkan elemen masyarakat, maka jangkauannya lebih luas dan seluruh wilayah dapat tertangani dengan baik. Hal ini mengingat, kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta saat ini hampir merata di seluruh wilayah. 

"Apabila menggandeng masyarakat, melibatkan masyarakat, maka pengawasan yang dilakukan bisa sampai ke kampung-kampung, dan itu baik untuk kita semua lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya.