Berbagai Langkah Pemprov DKI Antisipasi Banjir di Tengah Pandemi

Sammy
Berbagai Langkah Pemprov DKI Antisipasi Banjir di Tengah Pandemi
Ilustrasi

PEMERINTAH PROVINSI (Pemprov) DKI Jakarta terus bersiap menghadapi musim penghujan yang menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung mulai awal November. Meski banjir mengintai Ibu Kota di saat musim hujan nanti, protokol kesehatan ketat harus tetap dijalankan, terutama di lokasi pengungsian. 

Guna mengantisipasi adanya banjir tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Adapun surat itu ditetapkan Anies pada Selasa (15/9/2020) lalu. 

Melalui Ingub itu, Anies menginstruksikan kepada sejumlah kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan para pemangku jabatan wilayah, dari tingkat Wali Kota/Bupati hingga Camat dan Lurah, untuk mempercepat peningkatan sistem pengendalian banjir. 

"Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim, dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Anies di Jakarta. 

Perintah itu dikeluarkan Anies karena adanya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim. Anies memandang perlu adanya percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini. 

Penanganan ini juga dilakukan untuk masa yang akan datang, dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Ingub ini ditembuskan untuk tiga pihak, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, dan para Asisten Sekda DKI Jakarta.

Skenario Banjir pada Masa Pandemi Covid-19

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan skenario, jika banjir datang pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya melalui penyiapan tempat-tempat pengungsian. 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Widyastuti mengatakan, terdapat beberapa prinsip di tempat pengungsian untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

"Di antaranya, pengelompokan berdasarkan keluarga, menjaga jarak antarkelompok pengungsi, dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan," kata dr. Widyastuti di Jakarta, Senin (9/11/2020). 

Dia melanjutkan, pemisahan tetap diberlakukan. Adapun pengungsi yang diketahui suspek, kontak erat, probable, dan konfirmasi positif harus dipisahkan dengan pengungsi lain. 

Tak hanya itu, pemeriksaan swab juga dilakukan terhadap pengungsi dengan kriteria suspek dan kontak erat. Setelah diperoleh hasilnya, petugas kesehatan yang ada di lokasi akan merujuk pengungsi ke fasilitas isolasi terkendali dan rumah sakit rujukan COVID-19 jika diperlukan. 

"Memisahkan pengungsi kelompok rentan, seperti bayi, balita, lansia, penyandang disabilitas, serta pengungsi dengan komorbid atau penyakit penyerta semisal diabetes, jantung, kanker, asma, dan sebagainya," jelas dr. Widyastuti. 

Di sisi lain, khusus untuk ibu hamil usia lebih dari 39 minggu dan bayi kurang dari 3 bulan akan dirawat langsung di puskesmas. 

Untuk yang terpaksa tinggal di tempat pengungsian, kampanye 3M harus tetap dijalankan, yakni mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer , memakai masker dan melaksanakan etika batuk, serta menjaga jarak minimal 1 meter. 

"Menaati aturan keluar masuk ke pengungsian, misalnya dengan menerapkan screening antara lain pengukuran suhu tubuh dan wawancara singkat gejala ke arah COVID-19," ujar dia. 

Kemudian, pihak Pemprov juga menyediakan pos kesehatan secara mobile . Untuk jumlah pengungsi kurang dari 150 orang, pos kesehatan bergerak dari 1 titik ke titik pengungsian lainnya. Namun untuk lokasi pengungsian yang dihuni lebih dari 150 orang, pos kesehatan akan siaga di lokasi. 

"Disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi bencana. Salah satu tugas Dinas Kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan di tempat pengungsian," terang dr. Widyastuti. 

Dia juga memastikan, sesuai pedoman pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan pada masa COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan juga tetap menyediakan tenaga kesehatan di setiap posko pengungsian banjir. 

"Guna menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan optimal sesuai prinsip-prinsip untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di tempat pengungsian," imbuh dia.

 

 Siapkan Lokasi Pengungsian 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto  mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI telah berkoordinasi dengan wali kota di lima wilayah. Ia mengatakan, para walikota diminta menyiapkan tempat dua kali lebih banyak dibanding lokasi pengungsian sebelum pandemi.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan hotel bintang satu dan bintang dua sebagai lokasi pengungsian apabila Ibu Kota dilanda banjir. Nantinya, kata dia, setiap satu keluarga bisa menempati satu kamar untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. 

Selain hotel bintang satu dan dua, Pemprov DKI juga akan menyiapkan sejumlah wisma. Hotel dan wisma disiapkan sebagai lokasi pengungsian untuk menurunkan risiko penularan covid-19 di tempat pengungsian. 

Pemprov DKI juga telah menyiapkan posko-posko pengungsian khusus. Namun, meski dibuat khusus untuk meminimalisir penularan covid-19, posko tidak akan dilengkapi sekat. 

"Kami tidak menggunakan sekat, kita lebih mengarah sebagaimana memanusiakan warga DKI Jakarta," ujarnya.

Waspada Penularan Covid-19 

Ahli  epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani, mengatakan, potensi klaster penularan COVID-19 di pengungsian perlu diwaspadai. 

"Potensi terjadi klaster COVID-19 di tempat pengungsian cukup besar," kata Citra di Jakarta, Senin (9/11/2020). 

Ia mengatakan, dalam keadaan bencana, warga kemungkinan lebih fokus pada upaya menyelamatkan diri dari bencana ketimbang mematuhi protokol untuk mencegah penularan virus Corona. 

Guna mencegah kemungkina klaster penularan virus Corona di tempat pengungsian, ia menyarankan pemerintah untuk memetakan daerah-daerah yang rawan dan menyiapkan rencana mitigasi penularan Covid-19 di area pengungsian. 

"Kenapa bisa terjadi? Karena saat ini transmisi Covid-19 masih terjadi, bahkan menjadi transmisi menetap di masyarakat. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker akan mendorong terjadi penularan," kata dia.

 

 Berbagai Program Antisipasi Banjir 

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk program antisipasi banjir. Salah satunya Gerebek Lumpur. Program yang dimulai sejak Maret sampai Desember 2020 ini, fokus pada pengerukan sedimentasi yang lama mengendap di saluran maupun badan air. 

Kepala SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, program ini menyasar saluran mikro, penghubung, waduk, danau, dan sungai/kali. Tujuannya untuk menambah kapasitas daya tampung air dalam menghadapi musim hujan. 

Ada beberapa kegiatan pengerukan yang sudah dilakukan, di antaranya Kali Sekretaris, Jakarta Barat; Saluran Kali Baru Barat Tebet, Jakarta Selatan; Waduk Ria Rio, Jakarta Timur; Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Season City dan sebagainya. 

"Program Gerebek Lumpur dilakukan oleh lima Sudin wilayah, " kata Juaini di Jakarta, Senin (9/11/2020). 

Menurutnya, program ini memakai sistem swakelola melalui anggaran pemeliharaan yang ada di masing-masing Sudin. Alat beratnya yang digunakan berupa ekskavator dan truk milik Sudin maupun Dinas SDA. 

"Pengerjaannya dilakukan melalui swakelola di masing-masing Sudin berupa anggaran pemeliharaan. Jadi, alatnya pakai punya sendiri, kemudian operator dan BBM (bahan bakar minyak, red) kami adakan sendiri," ujarnya. 

Juaini menjelaskan, ada beberapa kali besar yang menjadi sasaran utama dalam program ini yang terbagi di lima wilayah. Rinciannya, pengerukan lumpur di Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. 

Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai pintu air Manggarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan. Selanjutnya, pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. 

Lalu pengerukan di KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilometer di Jakarta Barat. Kemudian pengerukan di Kali Adem segmen PIK (Pantai Indah Kapuk) sampai Muara Angke sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara. 

Meski saat ini anggaran terkena refocusing untuk penanggulangan Covid-19, Juaini memastikan, proyek pengerukan lumpur tetap berjalan. Apalagi program ini menjadi salah satu fokus utama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. 

"Walau ada refocusing anggaran, pengerukan tetap jalan terus. Tidak ada masalah, karena pemeliharaan tidak boleh berhenti," ujar Juaini. 

Pengerukan secara masif juga masih terus dilakukan di sungai/waduk/embung/situ yang ada di DKI Jakarta melalui program Gerebek Lumpur. Tak hanya mengerahkan alat berat, pembersihan lumpur dan sampah juga dilakukan di saluran-saluran mikro secara manual oleh Satgas Dinas SDA. Kolaborasi dengan kelurahan untuk menggerakkan warga juga dilakukan untuk meningkatkan kepedulian warga terkait kebersihan saluran di sekitar tempat tinggalnya. 

Gerebek Lumpur sendiri secara masif telah dilakukan di dua lokasi dengan mengerahkan hingga tiga kali lipat alat berat. Pada tahap pertama telah dilaksanakan di Waduk Ria Rio, Jakarta Timur pada 21 September 2020 lalu, dengan menggunakan 15 unit ekskavator. Selanjutnya tahap kedua telah dilakukan di Kali Baru Barat segmen Jl. Dr Saharjo, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 30 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria turut meninjau langsung kegiatan Gerebek Lumpur tahap kedua tersebut. 

"Ini merupakan program berkelanjutan yang telah dilakukan sejak Maret 2020 dan akan berakhir pada Desember 2020. Program Gerebek Lumpur ini bertujuan untuk memaksimalkan daya tampung saluran dan kali, sehingga diharapkan dapat mencegah luapan air dari kali dan saluran ke permukiman warga," jelas Juaini. 

Di sisi lain, Juaini juga menyampaikan saat ini pihaknya memiliki 3 jenis pompa untuk pengendalian banjir, yaitu Pompa Stasioner, Pompa Mobile, dan Pompa Apung. 

Untuk Pompa Stasioner, saat ini Dinas SDA memiliki 487 unit yang tersebar di 178 lokasi. Lokasi Pompa Stasioner tersebut umumnya berada di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Ketika tinggi muka air meningkat, pompa ini akan bekerja langsung untuk memompa air menuju sistem drainase yang lebih besar. Menurut Juaini, kondisi Pompa Stasioner 90% dalam keadaan baik. 

Selain Pompa Statisioner, Juaini mengungkapkan, tahun ini pihaknya juga telah menyiapkan penambahan 10 unit Pompa Mobile. 

"Saat ini kami telah mempunyai 160 unit Pompa Mobile dengan kapasitas hingga 400 liter per detik. Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 10 unit. Pompa Mobile tersebut diprioritaskan untuk lokasi seperti Kali Betik, Muara Angke dan Teluk Gong, serta lokasi rawan genangan lainnya," lanjut Juaini. 

 

Selain itu, Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat umum di Jakarta untuk turut serta berkontribusi dalam membuat drainase vertikal, baik di gedung perkantoran, fasilitas umum, maupun lingkungan rumah warga. Drainase vertikal ini merupakan salah satu upaya untuk atasi banjir di Ibu Kota. 

Sistem yang menerapkan konsep teknologi zero run off itu berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Hal ini nantinya mengurangi beban drainase untuk menampung air, sehingga tidak terjadi luapan. Pola ini berbeda dengan normalisasi di mana banjir diatasi dengan mempercepat dan memperbesar debit air, baik yang berasal dari hujan maupun kiriman dari Bogor, agar segera mengalir ke hilir atau laut. 

Drainase vertikal merupakan upaya mengelola air hujan dengan cara ditampung dan diresapkan ke dalam tanah secara alamiah, sehingga tidak dilimpaskan ke laut begitu saja. Tak hanya untuk mengatasi banjir, drainase vertikal juga menjadi solusi kekeringan saat musim kemarau, lantaran air hujan yang ditampung tersebut dapat menjadi cadangan air.