Pemprov DKI Optimalkan Program Gerebek Lumpur Untuk Kendalikan Banjir di Ibu Kota 

Oni/Sammy
Pemprov DKI Optimalkan Program Gerebek Lumpur Untuk Kendalikan Banjir di Ibu Kota 

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus mengoptimalkan pelaksanaan program Gerebek Lumpur, sebagai upaya menambah daya tampung tiap saluran air sekaligus menghindari genangan hingga banjir dalam menghadapi musim hujan. 

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini mengatakan, program ini tidak hanya menyasar waduk dan polder saja, tapi seluruh aliran air seperti sungai, kali, saluran mikro, saluran penghubung (PHB). 

Juaini menambahkan, program yang sudah dilakukan sejak Maret lalu mulai dari skala mikro yang dilakukan oleh satgas maupun gotong royong warga, hingga skala makro yang melibatkan alat berat untuk proses pengerukan kali/sungai, danau, serta waduk. 

"Sejak Maret 2020 dan ditargetkan selesai Desember 2020. Karenanya di tengah pandemi Covid-19 ini, kegiatan kami untuk mengeruk lumpur di seluruh tempat aliran air tidak berkurang. Justru ditingkatkan akibat musim hujan mendekati Jakarta," katanya di Jakarta. 

Dia meyakini jika program ini dapat mencegah luapan air dari kali dan saluran ke permukiman warga karena daya tampung saluran dan kali bertambah seiring pengerukan material sedimentasi oleh petugas. Selain itu, lanjutnya, petugas tidak hanya fokus pada lumpur namun juga membersihkan sampah yang berada di saluran air tersebut. 

Menurutnya, penanganan dan penanggulangan banjir tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan kekuatan bersama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, masyarakat, DPRD, hingga para pakar. "Untuk itu kami minta saran dari teman-teman pakar, mungkin dewan-dewan semuanya. Insyaallah Dinas SDA semuanya, maupun Pemprov DKI sangat antusias untuk menangani banjir ini secara menyeluruh," ujarnya. 

Juaini menjelaskan, ada sebanyak 13 kali yang terbagi di lima wilayah kota yang menjadi sasaran utama program Gerebek Lumpur ini. Seperti Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai pintu air Mangarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan. 

Selanjutnya, pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. Lalu pengerukan di kali KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilomter di Jakarta Barat. 

Terakhir, pengerukan di Kali Adem segmen PIK (Pantai Indah Kapuk) sampai Muara Angka sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara.  Dana program diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020. Untuk mekanisme pengerjaannya memakai sistem swakelola, melalui anggaran pemeliharaan yang ada di dinas maupun di suku dinas. 

Soal pendanaan, program Grebek Lumpur ini memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020. Dengan mekanisme pengerjaannya memakai sistem swakelola, melalui anggaran pemeliharaan yang ada di dinas maupun di suku dinas (sudin). Adapun nilai anggarannya di setiap sudin bervariasi namun berkisar hingga Rp 80 miliar.

Apresiasi 

Sementara pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menilai, upaya keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam megantisipasi banjir patut diapresiasi. Tentunya, lanjut dia, upaya tersebut membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder. 

"Pertama, penataan bantaran kali bisa dengan dikeruk dan diperlebar, bebas bangunan permukiman, relokasi warga, dibangun jalur hijau dan ditanam pepohonan. Penataan bisa berupa naturalisasi bisa normalisasi," ungkapnya di Jakarta, Kamis (5/11/2020). 

Kemudian, langkah kedua adalah perihal revitalisasi waduk, danau, dan situ yang diharapkan tepi badan air bebas bangunan, dijadikan taman, dikeruk, dan diperluas. 

"Sejauh ini, kita semua tentu sudah melihat upaya pengerukan dari Dinas terkait sudah dilakukan. Baik di waduk, kali, bahkan slokan-selokan di beberapa titik wilayah Jakarta," ungkap dia.

Ketiga, terkait rehabilitasi saluran air. Ia menyarankan, jika memungkinkan dapat diperbesar dimensi saluran, pengerukan sampah, dan limbah. 

"Bisa dengan menata kabel dan pipa di dalam saluran air, pembongkaran bangunan luar di atas saluran air," katanya. 

Kmudian yang keempat, pengembangan RTH yang idealnya 30 persen berupa jalur hijau, taman, hutan, kebun raya, yang berfungsi sebagai daerah resapan air," ujarnya.