Kebijakan Asimetris Perihal UMP 2021 Diapresiasi, Pengusaha Nilai Daerah Lain Patut Contoh DKI 

Harian Terbit/Sammy
Kebijakan Asimetris Perihal UMP 2021 Diapresiasi, Pengusaha Nilai Daerah Lain Patut Contoh DKI 

Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta dengan skema asimetris didukung berbagai kalangan. Dengan catatan, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak terdampak pandemi.

Diketahui bahwa, beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di antaranya DKI Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengatakan, jika ingin melakukan kenaikan UMP harus seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan menerapkan kebijakan asimetris. Artinya, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak terdampak. Seperti, sektor kesehatan dan juga telekomunikasi.

"Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus dikawal oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya," kata Sarman kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Ia mencontohkan, misalnya saja UMP di Jawa Tengah dipukul rata naik 3%. Lalu bagaimana nasib usaha yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Contohnya saja, hotel, restoran, transportasi dan kafe. "Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?," tanya Sarman.

Di Jakarta, lanjut Sarman, meski memberlakukan kebijakan asimetris namun perlu diperjelas terkait mana sektor yang berdampak dan yang tidak terdampak ditengah kondisi saat ini. Ia melanjutkan, dapat dilihat beberapa sektor-sektor yang terdampak paling besar seperti, hotel, restoran, kafe.

"Bagi kami (para pengusaha, red) asal pelaksanaannya adil, ya laksanakan. Karena kami dari pengusaha berharap Pemprov DKI dapat mengawal proses ini. Agar tidak jadi pro dan kontra di perusahaan," ujarnya.

Dirinya berharap, dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) dan Energi dapat mengeluarkan semacam surat keputusan (SK) ataupun surat edaran (SE) guna menetapkan sektor-sektor tersebut.

"Kebijakan asimetris ini sudah bagus dan implementasinya harus dijalankan dengan benar. Serta, kontrolnya juga harus berjalan dengan baik tentunya," ungkap dia.

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan asimetris terkait upah minimum provinsi (UMP) 2021. Bagi perusahaan yang tetap tumbuh dan berkembang dalam pandemi Covid-19, wajib menaikan UMP sebesar 3,27 persen menjadi Rp4.416.186,548 per bulan.

Sedangkan perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 sama seperti tahun 2020 sebesar Rp4.276.349 per bulan.

Dukung Anies

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mendukung langkah Anies tersebut. Namun pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, bagi perusahaan yang ekonominya berdampak pada pandemi Covid-19 tidak perlu menaikkan UMP pada 2021 mendatang. 

Kata dia, kenaikan UMP idealnya dilakukan di perusahaan yang ekonominya tetap tumbuh dan berkembang dalam pandemi Covid-19. "Ini mengikuti kurva yang ada di beberapa sektor. Jadi mereka (perusahaan terdampak) tidak perlu mengikuti, karena untuk bertahan saja itu sudah bersyukur,” kata Purwanto di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Purwanto meminta kepada para pekerja yang gajinya tidak naik pada 2021 untuk bersabar. Mereka juga harus berempati kepada perusahaan, karena langkah ini diambil agar perusahaan tidak semakin terpuruk. "Bila dipaksakan tetap naik, justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah pengangguran," ujar Purwanto.

Menurutnya,  Anies harus segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan asimetris UMP 2021. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Anies dapat memilah mana perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19.

"Petunjuk teknis ini harus jelas karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikan UMP di tahun 2021 atau tidak," imbuhnya.

Untuk Jakarta Adil

Adapun kebijakan asimetris Anies terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021. Bagi perusahaan yang tetap tumbuh atau berkembang pesat, nilai UMP akan dinaikan menjadi Rp4.416.186,548 per bulan.

Sementara bagi perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 akan sama seperti 2020 sebesar Rp4.276.349. Namun mereka harus mengajukan surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

"Jakarta ingin adil, jika UMP tidak dinaikan maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh para buruh karena pekerjaannya merasakan pertumbuhan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020) kemarin

Tapi di sisi lain, bila UMP dinaikan untuk semua maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat pandemi, makin terpuruk. "Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilah kurva huruf k, yang artinya ada tren naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk jadi huruf k," jelas Anies.

Menurut Anies, pihak perusahaan hanya tinggal menunjukkan kondisi finansialnya kepada dinas terkait untuk dicek.

"Dengan kebijakan UMP yang asimetris ini, kami mengakomodir keduanya. Bagi yang tumbuh maka pekerjaannya ikut merasakan manfaat, bagi yang mengalami kontraksi beban itu ditanggung bersama-sama," ungkap Anies.

#UMP   #DKI   #pekerja