Kendalikan Banjir Jakarta, Pemprov DKI Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Drainase Vertikal

Oni
Kendalikan Banjir Jakarta, Pemprov DKI Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Drainase Vertikal
Petugas Dinas Bina Marga mengamati air yang ada di dalam sumur resapan air hujan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Pemprov DKI Jakarta akan membangun sekitar 1.000 sumur resapan air untuk mencegah banjir saat musim hujan serta menampung air hujan sebagai cadangan untuk musim kemarau. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, HanTer - Banjir tahunan masih jadi momok yang sulit hilang dari Jakarta. Untuk megatasi itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan program pembuatan drainase vertikal sebagai solusi jangka panjang penanggulangan banjir di Jakarta. Selain itu, program yang dipadukan dengan konsep naturalisasi dalam penataan sungai-sungai di Jakarta ini merupakan salah satu dari serangkaian upaya penanggulangan banjir dengan mengedepankan aspek ekologis.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri akan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat umum di Jakarta, untuk turut serta berkontribusi dalam membuat drainase vertikal, baik di gedung perkantoran, fasilitas umum, maupun di lingkungan rumah warga. Drainase vertikal ini merupakan salah satu upaya untuk atasi banjir di Ibu Kota Jakarta.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Ricki M. Mulia, dalam kegiatan Media Update, di Balaikota Jakarta, beberapa waktu lalu mengatakan, Pemprov saat ini tengah gencar menerapkan konsep penyerapan yang ramah lingkungan melalui pembangunan drainase vertikal di seluruh wilayah Jakarta.

"Ini salah satu bentuk untuk meminimalkan terjadinya genangan di permukaan. Jadi, kalau itu dibangun dengan tepat dan dikolaborasikan juga dengan naturalisasi dan konsep-konsep lainnya, mudah-mudahan kita harapkan konservasi akan tercapai, genangan itu dapat diminimalkan, dan akan ada recharge pemasukan air ke tanah, sehingga ini akan menghambat penurunan muka tanah di Jakarta. Tahun depan tetap pembangunan sumur resapan akan dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah DKI Jakarta yang punya tanggung jawab masing-masing," jelasnya.

Sistem yang menerapkan konsep teknologi zero run off itu berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Hal ini nantinya mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan. Pola ini berbeda dengan normalisasi, dimana banjir diatasi dengan mempercepat dan memperbesar debit air, baik yang berasal dari hujan maupun kiriman dari Bogor, agar segera mengalir ke hilir atau laut.

Drainase vertikal sendiri merupakan upaya mengelola air hujan dengan cara ditampung dan diresapkan ke dalam tanah secara alamiah sehingga tidak dilimpaskan ke laut begitu saja. Tak hanya untuk mengatasi banjir, drainase vertikal juga menjadi solusi kekeringan saat musim kemarau, lantaran air hujan yang ditampung tersebut dapat menjadi cadangan air.

"Ini salah satu bentuk untuk meminimalkan terjadinya genangan di permukaan. Jadi, kalau itu dibangun dengan tepat dan dikolaborasikan juga dengan naturalisasi dan konsep-konsep lainnya, mudah-mudahan kita harapkan konservasi akan tercapai, genangan itu dapat diminimalkan, dan akan ada recharge pemasukan air ke tanah, sehingga ini akan menghambat penurunan muka tanah di Jakarta. Tahun depan tetap pembangunan sumur resapan akan dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah DKI Jakarta yang punya tanggung jawab masing-masing," jelasnya.

Pemprov sendiri mengharapkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Untuk itu, Ricki menambahkan, perlu ada kolaborasi berlanjut dengan warga dalam menambah titik drainase vertikal. "Misalnya, Dinas Perindustrian dan Energi tahun depan untuk urusan geologi air tanah bergabung dengan SDA. Sudah kami anggarkan. Bina Marga juga, Dinas Pendidikan juga, (dan lainnya). Jadi, semua pihak terkait bekerja sama. Hal ini tidak akan terwujud kalau hanya dilakukan oleh Pemprov DKI, harus ada kolaborasi dari semua pihak. Jadi, kita harapkan juga peran masyarakat bersama-sama secara sadar, agar membangun juga sumur resapan di tempat-tempat yang memang dapat mereka bangun," ujar Ricki.

Ricki menegaskan, pembangunan drainase vertikal ini memiliki banyak manfaat bagi kelestarian lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta, antara lain sebagai upaya konservasi air tanah di DKI Jakarta. Dengan pengaliran air hujan ke dalam tanah akan terjadi proses recharge (pemasukan kembali) air ke dalam tanah menggantikan air tanah yang sudah dieksploitasi oleh sebagian warga.

"Pemasukan kembali air ke tanah menyebabkan jumlah cadangan air tanah tetap tercukupi walaupun musim kemarau. Menangani banjir pluvial (akibat hujan setempat); bukan fluvial (akibat luapan sungai). Adanya sumur resapan dapat mengalirkan genangan air di permukaan tanah menuju ke dalam tanah," ujarnya.

Drainase vertikal juga bisa mencegah penurunan muka tanah di DKI Jakarta. Eksploitasi air tanah pada lapisan akuifer (lapisan batuan dibawah permukaan tanah yang mengandung air dan dapat dirembesi air), dapat mengakibatkan penyusutan lapisan tanah sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. Melalui pemasukan kembali air ke dalam lapisan akuifer, penyusutan lapisan tanah dapat dihindari sehingga tidak terjadi penurunan muka tanah.

"Ada beberapa lokasi yang sudah kami uji coba yang memang waktu hujan itu mempercepat menghilangkan genangan. Tapi, kalau begitu hujan langsung tak ada genangan, itu perlu pertimbangan, jumlahnya harus ditambah. Kalau mempercepat, seperti di beberapa daerah, Pondok Labu dan lain-lain, tadinya butuh berjam-jam. Namun, setelah ada drainase vertikal, jadi lebih cepat. Nah, itu salah satu pembelajaran. Dengan pembangunan drainase vertikal, dapat mempercepat penurunan genangan di permukaan," terang Ricki.

Pembangunan drainase vertikal memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (latar belakang: bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan (latar belakang: bahwa upaya untuk memanfaatkan air hujan, mengurangi limpasan air dan melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan), serta . Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 131 Tahun 2018 tentang Percepatan pembangunan Drainase vertikal di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

"Drainase vertikal atau sumur resapan merupakan sistem resapan buatan yang dapat menampung dan meresapkan air ke dalam tanah yang bersumber dari air hujan maupun air bekas wudhu, air condenser maupun air limbah lainnya yang telah dilakukan pengolahan sesuai dengan baku muti air yang dipersyarakatkan oleh peraturan perundangan, antara lain Pergub DKI Jakarta No. 20/2013. Ini dapat berbentuk sumur, kolam, saluran atau bidang resapan," ujar Ricki.

Kasie Pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Juniarto Ardiansyah juga memastikan jika pembangunan drainase vertikal ini memang efektif untuk mengatasi genangan dan banjir di Jakarta. Pada tahun 2019, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk membangun 1.000 drainase vertikal. Sampai minggu kedua Desember 2019 ini, telah kita dibangun 990 titik, sehingga kurang 10 (sepuluh) titik lagi yang akan terbangun.

“Kita terus berkolaborasi. Artinya, selama ini kita pandang memang air hujan ini, dari pengalaman kami di lapangan, harus diresapkan ke tanah. Karena, begitu kami bangun normalisasi saluran, mungkin hanya memindahkan genangan satu ke lainnya. Alhamdulillah, yang biasa banyak genangannya, sekarang dengan kita bangun (juga) kolam retensi, yang berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, itu paling sejam – setengah jam genangan sudah tidak ada. Jadi, apa yang kita kerjakan itu sangat membantu sekali,” terangnya.

#jayarayacovid   #banjir   #sumur   #dki   #pemprov   #jakarta