Pemprov DKI Hormati Keputusan Pusat, UMP 2021 Tak Ada Kenaikan Masih Sama Seperti 2020

Harian Terbit/Sammy
Pemprov DKI Hormati Keputusan Pusat, UMP 2021 Tak Ada Kenaikan Masih Sama Seperti 2020

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati keputusan pemerintah pusat perihal tidak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021, atau sama seperti tahun 2020. DKI yakin, keputusan yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mengatakan, meski pihaknya setuju namun bukan berarti para buruh tidak dapat mengajukan aspirasinya soal kenaikan UMP. Kata dia, mengajukan aspirasi merupakan hak warga negara termasuk buruh.

"Apapun bentuk keputusannya, kami harus hormati sesuai dengan kewenangan masing-masing. Di sisi lain sebagai pemerintah yah boleh menerima aspirasi masyarakat siapapun itu, termasuk kaum buruh," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Ariza mempersilakan kepada masyarakat Jakarta untuk menyampaikan aspirasi itu kepada DKI. Dia berjanji, bakal meneruskan keinginan pekerja itu kepada pemerintah pusat.

Seperti diketahui besaran UMP 2020 DKI Jakarta mencapai Rp Rp 4.276.349.

UMP 0 Persen

Disisi lain, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menilai, kenaikan UMP 2021 sebesar 0 persen alias sama seperti tahun sebelumnya merupakan hal yang baik. Terlebih, pemerintah dianggap mustahil bila menurunkan UMP tahun 2021 mendatang.

"Kenaikan UMP 0 persen sudah sangat bijak," kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Sarman mengatakan, UMP 2021 mendatang dipastikan sama dengan tahun 2020 ini sebesar Rp4.276.349 per bulan. Soalnya mengacu pada Surat Edaran Menaker No.M/HK/11.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam poin C1, kata dia, disebutkan agar melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020. Kebijakan ini sudah sesuai dengan rumusan atau formula yang ditetapkan dalam PP Nomor 78 tahun 2015, yaitu UMP Tahun berjalan ditambah (UMP tahun berjalan dikalikan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).

"Jika kami hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan," ungkap dia.

#UMP   #buruh   #pekerja   #menaker