Villa Milik Petinggi Negara di Puncak, Uchok: Tak Berizin Harus Dibongkar

Safari/Danial
Villa Milik Petinggi Negara di Puncak, Uchok: Tak Berizin Harus Dibongkar
Suasana kemacetan di jalur menuju kawasan Puncak, Bogor

Jakarta, HanTer - Memprihatinkan, banyak bangunan tak berizin atau bangunan liar milik pejabat atau petinggi negara di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, milik petinggi negara. Akibatnya Pemkab Bogor terkendala untuk menertibkannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. "Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang memerintahkan (penertiban) orang pemerintah pusat tetapi yang punya tanah orang pusat. Petinggi, mantan petinggi, pada punya (bangunan tak berizin).Mending kalau tidak punya jabatan strategis, itu," kata Iwan Setiawan di Cibibong, Kabupaten Bogor, Selasa.

Harus Dibongkar

Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, kepala daerah baik Bupati atau Walikota harus berani membongkar villa tidak berizin  yang diduga milik pejabat di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Apalagi keberadaan villa tersebut tidak sesuai peraturan yang dimiliki Pemda. 

"Klau nggak berani bongkar, mundur jadi bupati atau pejabat," tegas Uchok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Rabu (9/9/2020).

Uchok memaparkan, pejabat daerah harus berani membongkar villa yang tidak berizin yang sudah pasti melanggar peraturan. Karena keberadaan villa bodong tersebut juga sudah dipastikan akan merusak linhkungan. Oleh karena itu peraturan harus ditegakkan guna menjaga wibawa Pemda tersebut dari rongrongan pejabat yang memiliki villa bodong.

"Hanya itu (bongkar) opsi sebagai ketegasan dari pemerintah, dan biar pada jera para pejabat tersebut, dan agar tidak mau bangun villa lagi di Pumcak," tegasnya.

Memiliki villa tidak berizin, sambung Uchok, juga sebagai bentuk perilaku korupsi yang harus diberantas. Sebagai pejabat harusnya patuh pada aturan agar tidak ada pihak - pihak yang dirugikan. Apalagi wilayah Puncak juga dikenal sebagai resapan daerah hujan. Sehingga kelestariannya harus tetap dijaga agar tidak rusak. 

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, masalah bangunan tak berizin di Puncak Bogor bukan persoalan sederhana, tapi memang harus diselesaikan.

"Memang harus ada keberanian, pertama memang agak berat, sehingga dibutuhkan nyali, sebab berbagai bangunan liar atau villa di Puncak Bogor itu kan seperti ada perang bintang di sana," ujar Yayat kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Menurut Yayat, selain nyali juga penting adanya kerjasama yang baik. "Kedua adalah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian ATR, sehingga bisa dibongkar," tegasnya.

Butuh Dukungan

Wakil Bupati Iwan mengatakan, jika pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di wilayah selatan Kabupaten Bogor, menurut dia, Pemkab Bogor membutuhkan bantuan berupa dukungan.

"Kami minta backup dari pusat karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget, petinggi, mantan petinggi, pada punya (bangunan tak berizin). Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih," kata politikus Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban.

#Puncak   #vila