Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Berbagai Kalangan Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Sammy
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Berbagai Kalangan Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Jakarta, HanTer - Pasca memperpanjang status PSBB masa transisi untuk ketiga kalinya, belum ada perubahan signifikan baik dari sisi kebijakan maupun penurunan jumlah kasus positif di Jakarta. 

Dalam dua pekan terakhir positivity rate Jakarta sempat melonjak menjadi 7,1 persen jauh di atas standar aman WHO yakni 5 persen. Angka kasus positif selama perpanjangan PSBB masa transisi juga meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang/hari. 

Untuk itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membeberkan kebijakan rem darurat yang disiapkan untuk meredam lonjakan kasus di Jakarta.

"Pengetatan ataupun pelonggaran aturan suatu hal yang lazim dilakukan pada saat pandemi, terakhir kita lihat kota Manila dan Melbourne kembali memperketat pergerakan warga akibat lonjakan kasus. Gubernur Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di Jakarta, Rabu (6/8/2020).

Saat ini di Jakarta telah merebak klaster-klaster penyebaran infeksi antara lain klaster pasar tradisional yang sudah merambah ke pemukiman dan klaster perkantoran, masyarakat juga cenderung salah mengartikan perpanjangan status PSBB masa transisi sebagai kondisi yang sudah kembali seperti semula.

"Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekedar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan," kata dia.

Menurut Idris, peningkatan jumlah tes PCR yang selalu digadang-gadang Gubernur Anies harus diimbangi dengan pencegahan dan penertiban ketat protokol kesehatan sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif Covid-19.

Pembatasan 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pembatasan ruang gerak sepatutnya diberlakukan terhadap tempat-tempat yang terkonfirmasi positif Covid-19. Misalnya saja perkantoran, yang saat ini disebut sebagai tempat dengan risiko tinggi penularan Covid-19.

"Enggak usah rem darurat, karantina saja kantornya," ucap Trubus di Jakarta, Rabu (6/8/2020).

Menurutnya, akan menjadi masalah yang kompleks terhadap sektor ekonomi jika seluruh perkantoran ditutup seluruhnya untuk sementara waktu. Di samping Pemprov harus menjaga keselamatan warga Jakarta, Pemprov juga dituntut agar perekonomian tidak mati.

Untuk itu, imbuh Trubus, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI segera melakukan pemetaan kantor-kantor yang terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19. Jika kantor yang ditutup merupakan jasa pelayanan publik, harus dicari alternatif pelayanan, misalnya saja pelayanan perpanjangan SIM secara daring.

"Jangan juga asal tutup, loh terus pelayanan publiknya gimana?. Harus pikirkan itu juga," tuturnya.

Selain itu juga, Trubus meminta agar Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat saling bersinergi dalam menerbitkan aturan hukum kala virus Corona masih belum terkendali. Sebab ia menilai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan antara Pemprov dan pemerintah pusat acap kali saling kontradiksi.

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta