Covid-19 Melonjak Tajam Jakarta Kemungkinan Kembali ke PSBB Awal, Semua Kegiatan Akan Terhenti

Sammy
Covid-19 Melonjak Tajam Jakarta Kemungkinan Kembali ke PSBB Awal, Semua Kegiatan Akan Terhenti
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan skenario terburuk dengan 'emergency brake' atau 'rem darurat' mungkin akan dilakukan jika lonjakan angka penularan Covid-19 terus tinggi di Jakarta. Berbagai kalangan menyerukan agar Gubernur Anies bergerak cepat guna mengantisipasi lonjakan angka penularan Covid-19 tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bergerak cepat mengkarantina sejumlah tempat dengan kasus sebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Ia menilai, lonjakan kasus yang terjadi pada Minggu 12 Juli cerminan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya.

"Jelas peningkatan ini adalah dampak atau buah dari kebijakan sebelumnya. Sebaiknya ditelusuri di mana saja ini terjadi dan diisolasi masyarakat daerah tersebut, sedikitnya 3 minggu," ujar Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Politikus PDIP itu menilai jika Pemprov tidak agresif menemukan daerah sebaran Covid, maka jumlah kasus akan meningkat tidak terkendali.

Namun, ia menegaskan bahwa agresif yang dimaksud tidak sama dengan sikap Pemprov saat ini yang secara aktif melacak sebaran virus Corona di ibu kota.

Menurut Gilbert yang pernah berkecimpung di World Health Organization (WHO) itu, active case finding tidak bisa dijadikan solusi untuk pengendalian sebaran virus Corona.

"Tracing tidak mencegah penularan. Penerapan protokol ketat yang mencegah dan mengurangi jumlah penderita," tuturnya.

Emergency Brake

Adapun peringatan tersebut disampaikan pasca Jakarta pada Minggu (12/7/2020) mencapai angka positivity rate atau angka penularan kasus positif mencapai rekornya kembali, 404 kasus saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

"Khusus hari ini di Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Ingatkan kepada semua jangan sampai situasi ini berjalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake," ujar Anies,

Bila itu terjadi, kata dia, maka semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Semua warga Jakarta akan kembali ke masa-masa seperti PSBB di awal, di mana semua pembatasan kegiatan akan kembali dilakukan.

"Dan dampaknya pada semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus," ucapnya.

Karena itu, Anies mengingatkan, perlunya kembali kewaspadaan warga Jakarta di tengah pandemi ini, agar tidak lengah dan tetap ketat menjalankan protokol kesehatan. Anies meminta, warga yang beraktivitas mewaspadai titik-titik penularan tinggi. 

Pertama, kata dia, adalah tempat transportasi umum. Di situ, ada situasi di mana menjaga jarak itu sering kali sulit.

Kedua, ada di pasar tradisional. Dimana kondisi di pasar sering kali membuat interaksi penularan terjadi pendek. "Kita pun melakukan pengawasan pemantauan ada lebih dari 300 pasal 153 di bawah Pemprov DKI. Sisanya adalah pasar rakyat harus hati-hati," ujar Anies.

Protokol kesehatan yang dasar, tetap menjadi acuan dimana yang paling sederhana. Dia meminta, warga tetap pakai masker di mana saja, kapan saja dan dalam aktivitas apa saja. Kedua jaga jarak aman satu meter. Ketiga cuci tangan dengan sabun. Keempat pastikan dalam aktivitas apapun pasti kan ruangan tempat berkegiatan, tidak boleh lebih dari kapasitas 50 persen.

"Dan yang paling penting dari semuanya jangan ragu untuk mengingatkan siapapun kapanpun dimanapun. Ingatkan tegur bila ada yang tidak pakai masker, bila ada yang tidak jaga jarak, bila ruangan lebih dari 50 persen kapasitas, apabila tidak melakukan cuci tangan," tegasnya.

Jangan Tanggung

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai, karakteristik masyarakat Indonesia cuek. Bahkan menurutnya, sanksi bagi pelanggar PSBB pun dinilai tidak akan menimbulkan efek jera.

"Kita sangat lamban dan cuek, ingat ya masyarakat Indonesia itu tidak bisa tidak ditindak. Aturannya sudah dibikin, aturannya ambigu, saling tumpang tindih, terlalu banyak kecuali, ya enggak akan beres," ungkapnya di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Diketahui, dasar hukum Kebijakan PSBB pertama kalinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Adapun aktivitas masyarakat yang dikerjakan di luar rumah, dihentikan sementara.

Agus mengatakan, rencana rem darurat oleh Anies dinilai terlambat. Ia mengingatkan, tidak ada toleransi oleh Pemprov DKI jika menerapkan kembali PSBB. "Jangan tanggung, kalau PSBB semuanya ditutup," katanya.

THM Jangan Dibuka

Disisi lain, pimpinan DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, menyatakan penolakannya jika tempat hiburan malam (THM) seperti diskotek, bar serta griya pijat (spa) dibuka pada 16 Juli 2020 mendatang saat PSBB Transisi fase 1 dijadwalkan berakhir.

Pasalnya, saat ini, kasus baru COVID-19 menunjukan peningkatan tajam dengan positivity rate 10,5 persen dan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sudah lebih dari enam ribu kasus baru ditemukan.

"Keputusan dibuka atau ditutup itu, harus didasarkan kepada hakekat dan fakta di lapangan terkait dengan COVID-19. Kalau kita salah mengambil keputusan bisa berakibat fatal," kata Suhaimi saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut politisi PKS ini, tempat hiburan lebih baik tidak dibuka lebih dulu mengingat tingkat kerawanannya yang dapat menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan juga rawan menjadi tempat penyelewengan berbagai kegiatan terlarang seperti narkotika dan prostitusi.

Dia meminta jangan hanya karena alasan ekonomi, nyawa menjadi taruhannya. "Roda ekonomi penting, kejenuhan masyarakat harus diberikan saluran, tetapi menjaga nyawa manusia harus jadi prioritas," ucap Suhaimi.

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta