Reklamasi Ancol, Anies Tak Langgar Janji Kampanye

Sammy
Reklamasi Ancol, Anies Tak Langgar Janji Kampanye
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Polemik kerap bergulir di berbagai kalangan, pasca kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare diizinkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan perluasan kawasan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, Anies tak melakukan pelanggaran apapun terkait penerbitan Kepgub Nomor 237 Tahun 2020.

"Reklamasi Ancol jelas beda dengan izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Jadi Anies tak melanggar janji kampanyenya saat Pilkada 2017," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut Amir, yang dimaksud Anies dalam janji kampanyenya adalah membangun pulau palsu baru "Makanya Anies mencabut izin beberapa palsu di Teluk Jakarta yang dikeluarkan era Ahok," ujar Amir.

Amir mengungkapkan, konsep reklamasi Ancol sudah sesuai peraturan yang diterbitkan, yakni dibangun mulai bibir pantai sampai kedalaman 8 meter. "Ancol sendiri merupakan bagian reklamasi," ucap Amir.

Amir menambahkan, reklamasi kawasan Ancol sesuai Keppres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamaai Pantai Utara Jakarta. "Yang harus diperhatikan Anies adalah membentuk Badan Pengendali Reklamasi. Pembentukan ini mengacu pada pasal 5 Keppres No.52 Tahun 1995," pungkas Amir.

Diketahui, kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare diizinkan untuk melakukan perluasan kawasan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur 237/2020 tentang izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan kawasaan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, seperti dikutip dari laman jdih.jakarta.go.id.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk," demikian bunyi diktum pertama Kepgub tersebut.

Kepgub juga mengatur sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Ancol yaitu penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dibutuhkan mulai dari jaringan jalan, angkutan umum, infrastruktur pengendali banjir, hingga ruang terbuka hijau.

"Izin pelaksanaan perluasan kawasan pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali," lanjut isi Kepgub. 

Masuk Gratis

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, berharap, konsep pengelolaan Ancol dapat meniru cara Monumen Nasional (Monas). Dimana, warga bisa mengakses taman Monas secara gratis, namun mereka harus membayar untuk parkir dan naik ke puncak Monas.

"Kalau berani berkomitmen Ancol dibuka gratis dengan syarat menjaga kebersihan dan pengunjung dibatasi, maka Ancol akan menarik," kata Yayat di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Yayat juga mengingatkan agar reklamasi Ancol tak hanya menguntungkan pihak pengelola. Pasalnya, untuk masuk Ancol saja masyarakat dikenakan biaya masuk.

"Walaupun pantai Ancol termasuk ruang publik tapi pengelolaannya bersifat privat, pengunjung harus membayar untuk bisa masuk kawasan. Pengelola Ancol yang nanti akan lebih diuntungkan," kata Yayat.

Adapun saat ini harga tiket masuk Ancol dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tiket individu Rp25.000 per orang, tiket mobil Rp25.000 per unit, dan tiket motor Rp15.000 per unit.

Merujuk Undang-Undang Tata Ruang, lanjut Yayat, pantai termasuk ruang publik dan Jakarta adalah kota pantai di mana warganya tidak bisa mengakses pantai secara gratis.

"Masuk Ancol harus bayar karena kategori taman pariwisata, padahal pantainya itu adalah ruang publik," kata Yayat.

#Reklmasi   #ancol   #anies