Perluasan Kawasan Wisata di Ancol Guna Akomodir Kepentingan Masyarakat

Sammy
Perluasan Kawasan Wisata di Ancol Guna Akomodir Kepentingan Masyarakat
Kawasan wisata Ancol Jakarta

Jakarta, HanTer - Rencana perluasan kawasan wisata di Taman Impian Jaya Ancol kerap menuai kontroversi. Namun dibalik itu, terdapat berbagai usulan yang kerap disuarakan berbagai kalangan guna mengakomodir kepentingan masyarakat.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luasan sebesar 155 hektar. Izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi seluas 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020.

Dalam izin reklamasi yang tertuang di Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 237 tahun 2020, Anies Baswedan memberi sejumlah persyaratan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selaku pengembang.

Salah satu syaratnya adalah menyerahkan kontribusi berupa lahan matang sebesar 5 persen dari total keseluruhan luas lahan reklamasi yang mencapai 155 hetare.

Politikus Gerindra DPRD DKI, Syarif, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka pantai yang bisa diakses publik secara cuma-cuma di atas lahan reklamasi kawasan Ancol. Syarif meminta lahan kontribusi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan membuka akses seluasnya-luasnya agar bisa digunakan sebagai alternatif rekreasi tanpa pungutan biaya.

"Kami menekankan lahan itu dijadikan pantai publik gratis," kata Syarif di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Kepentingan Publik

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.

"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Saefullah menuturkan, rencana perluasan kawasan tersebut juga ada sejak 2009 sebelum proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," terangnya.

Dia menambahkan perluasan lokasi Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan.

Dalam penjelasannya, izin pelaksanaan yang diberikan salah satunya digunakan untuk pengurusan Hak pengelola (HPL) dari lahan yang sudah ada di Ancol Timur.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik diantaranya membangun tempat bermain anak dan museum internasional sejarah Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol.

“Groundbreaking museum itu telah dilakukan pada bulan Februari 2020 lalu,” terangnya.

Untuk memastikan pembuangan lumpur hasil pengerukkan sungai ke Ancol ini tidak memberikan dampak lingkungan yang lebih jauh, Pemprov DKI Jakarta meminta PJAA untuk melakukan kajian teknis seperti kajian penanggulangan dampak banjir, pemanasan global.

Kemudian, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, pelaksanaan infrastruktur atau prasarana dasar, analisa dampak lingkungan (AMDAL), serta kajian lain yang diperlukan. 

Berbagai Penataan

Corporate Secretary PT Jaya Ancol (PJA), Agung Praptono mengungkapkan, sesuai dengan visi Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu dan lengkap, maka akan ada sejumlah pengembangan di Ancol.

"Seperti penataan area pantai symphony of the sea yang progresnya sudah bisa dilihat untuk area stone dan pembangunan Masjid Apung," jelasnya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, Agung mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki kerja sama yang akan dilaksanakan di Ancol. Kerja sama itu untuk membangun museum Nabi pertama di Indonesia.

"Pembangunan Museum Nabi yang merupakan pertama di luar Arab Saudi," jelasnya.

Meski mendapat izin reklamasi, Anies mewajibkan PT PJA untuk melakukan sejumlah hal yang diatur dalam Kepgub tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol wajib menyediakan pra-sarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dufan dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, seperti jaringan jalan di dalam kawasan dan angkutan umum massal.

PT Pembangunan Jaya juga wajib menyediakan jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.

Selain itu, PT Pembangunan Jaya juga wajib mengeruk sedimentasi sungai sekitar perluasan kawasan.

Rusun Nelayan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tak hanya sekadar mengizinkan reklamasi untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol. PSI mendesak agar Anies juga menyediakan rumah susun (Rusun) untuk para nelayan. Wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengembang harus menyerahkan kontribusi berupa lahan seluas 6 hektar.

Justin mengaku belum mengetahui lahan 6 hektare itu akan digunakan untuk apa. Karena itu ia meminta agar Anies menjadikan lokasi itu untuk menjadi tempat Rusun nelayan.

"Bisa dilihat sendiri ada ribuan warga hidup di rumah yang tidak layak, di lingkungan yang tidak sehat, dan selalu terancam banjir. Gubernur Anies bisa memanfaatkan proyek reklamasi untuk atasi masalah ini," ujar Justin,

Menurutnya, nelayan adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari rencana reklamasi ini. Terlebih lagi keadaan makin dipersulit dengan merebaknya virus corona Covid-19.

Menurut Justin, lahan 6 hektar tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit, dengan asumsi dibangun tower setinggi 16 lantai dan luas tiap unit 50 meter persegi. Tidak hanya hunian, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk membangun kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pasar, sekolah, dan puskesmas.

"Gubernur Anies bisa memerintahkan agar pihak developer menanggung biaya pembangunan Rusun nelayan. Hal ini dimungkinan dengan adanya klausul ‘kontribusi tambahan’ yang terdapat pada Kepgub 237/2020 diktum keempat huruf b angka 3," tambahnya.

Justin menjelaskan, penggunaan klausul kontribusi tambahan sepenuhnya merupakan diskresi Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur Anies sebaiknya menggunakan hak diskresi ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

#Ancol   #gubernur   #dki   #wisata