Relawan Jawara Ingatkan Prihal Keputusan Prihal Reklamasi Ancol

Sammy
Relawan Jawara Ingatkan Prihal Keputusan Prihal Reklamasi Ancol
Gubernur DKI Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta membatalkan surat keputusan gubernur nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha. Pasalnya, keputusan itu telah melanggar janji kampanye saat Pilkada 2017 lalu.

"Semoga Pak Anies Baswedan dapat segera membatalkan rencana Reklamasi di Ancol dengan membatalkan Surat KepGub no 237 tahun 2020 agar tidak mengecewakan masyarakat jakarta khususnya warga di pesisir utara Jakarta," ujar Koordinator Relawan Jawara (Jaringan Warga) Anies Sandi, Sanny A Irsan, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Terbitnya Kepgub itu, kata Sanny, membuat tanda tanya besar bagi sebagian besar pendukungnya terutama pendukung Anies di wilayah pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dia menganggap, keputusan reklamasi itu kembali mencederai hak-hak nelayan dan warga pesisir lainnya.

"Kami pada saat awal pilkada DKI Jakarta memilih mendukung Anies Sandi daripada pasangan yang lain, dikarenakan komitmen dan kegigihan Anies yang tetap menolak kegiatan Reklamasi dalam bentuk apapun, seperti yang tertuang di Poin ke 4 dari 23 Janji kampanye anies sandi yang berbunyi 'Menghentikan Reklamasi'," katanya.

Dia menuturkan, dua pulau dari 17 pulau buatan di Teluk Jakarta terletak di area pantai Taman Impian Jaya Ancol. Yakni, pulau K dan Pulau J. Sehingga, dia pun menduga Kepgub itu sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan pulau reklamasi di keduanya.

"Kedua pulau tersebut adalah Pulau K (32 Ha) dan Pulau J (320 Ha). Ada indikasi bahwa Reklamasi yang akan dilakukan oleh fihak Ancol saat ini merupakan kelanjutan dari rencana awal Reklamasi di pulau K dan Pulau J tetapi dengan konsep berbeda yaitu dengan menyambung pulau buatan tersebut ke daratan sehingga tidak lagi berbentuk pulau," ungkapnya.

Meski demikian, tegasnya, apapun alasannya, menguruk atau menimbun Laut itu merupakan reklamasi. Sehingga, Anies Baswedan pun jelas melanggar janji kampanyenya pada kampanye pilkada lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan berkomentar banyak soal reklamasi Ancol ini. Dia mengaku akan menjelaskan selengkap mungkin pada saatnya nanti. 

"Nanti dijelasinnya lengkap sekalian jangan doorstop," ucapnya.