Penganiaya Anggota Polsek Tambora Diringkus

Safari
Penganiaya Anggota Polsek Tambora Diringkus
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Penganiaya Panit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat, Ipda Gusti Ngurah Astawa, FH alias DI (24) diringkus setelah menjadi buronan selama satu bulan.

"Anggota kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FH alias Dl ( 24 ) warga Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat," ujar Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh di Jakarta, Kamis malam.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku berada di kediaman orang tuanya.

Pelaku sangat kooperatif kepada petugas dan tidak ada perlawanan sama sekali, menurut Iver.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Suparmin menjelaskan, pelaku telah dibawa ke Polsek Tambora dan saat ini pelaku tengah dilakukan proses penyidikan.

"Kami juga telah melakukan pengecekan terhadap urine pelaku dan hasilnya pelaku negatif narkoba," ujar Suparmin dilansir Antara.

Dalam kejadian sebelumnya, Ipda Gusti Ngurah Astawa melerai tawuran antar kelompok pemuda di perbatasan  Setia Kawan Gambir Jakarta Pusat dengan Duri Selatan, Tambora Jakarta Barat pada 12 Mei malam.

Akibat insiden tersebut, Ipda Gusti Ngurah Astawa mengalami luka pada bagian punggung sebelah kanan akibat penganiayaan dengan senjata tajam.

Untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sammy
KontraS Soroti Kasus Penyiksaan Oleh Polri 

Jakarta, HanTer - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) menyebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih menjadi pelaku penyiksaan dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 48. Hasil itu didapatkan melalui survei yang KontraS lakukan sejak Juni 2019 hingga Mei 2020.

Penyiksaan oleh Polri dilakukan tingkat Polsek (Kepolisian Sektor), Polres (Kepolisian Resor) dan Polda (Kepolisian Daerah). Adapun rincian penyiksaan yakni, 28 kasus di polres, 11 kasus di polsek, dan 8 kasus di polda. Para personel polisi yang melakukan penyiksaan kebanyakan menggunakan tangan kosong.

"Kami menduga praktik penyiksaan ini berlangsung saat proses interogasi saat seseorang berstatus sebagai tersangka," ujar peneliti KontraS, Rivanlee Anandar, melalui konferensi pers daring, Kamis (25/6/2020).

Salah satu kasus yang diangkat KontraS sebagai contoh adalah ketika Irfan, warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan oleh lima anggota Tim Pegasus Polres Jeneponto. Ia dipaksa mengaku oleh polisi sebagai pelaku pencurian emas seberat 70gram milik Daeng Nojeng, mantan atasannya yang juga pemilik wisata lembah hijau rumbia. Namun, keesokan harinya Irfan dilepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Institusi kedua yang turut menjadi pelaku penyiksaan adalah TNI dengan 9 kasus. Berbeda dengan Polri, TNI melakukan praktik penyiksaan dengan motif sebagai penghukuman. Rivan menuturkan, praktik penyiksaan oleh TNI didominasi oleh Angkatan Darat (AD) dengan 7 kasus, dan 1 kasus dari Angkatan Laut (AL). Untuk instrumen penyiksaan yang dominan ialah tangan kosong dan senjata api.

Peringkat ketiga adalah sipir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan 5 kasus. Dari 5 kasus ini, sebanyak 7 orang korban, yakni 6 narapidana dan 1 tahanan, menderita luka-luka. Para sipir menggunakan tangan kosong dan benda tumpul.

Atas temuan itu KontraS mengimbau agar Polri, TNI, serta Lapas membuka diri untuk evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. 

"Ketiga institusi itu harus memastikan bahwa anggotanya yang terlibat dalam kasus penyiksaan diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mekanisme hukum yang transparan dan dapat diakses oleh publik," kata Rivan.