Waspada Pengembang Lakukan Perlawanan

Menang Gugatan di MA, Anies Bersyukur dan Akan Jalan Terus

Sammy
Menang Gugatan di MA, Anies Bersyukur dan Akan Jalan Terus
Reklamasi teluk Jakarta

Jakarta, HanTer - Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan kasasi PT Taman Harapan Indah prihal pencabutan izin reklamasi Pulau H. Dengan demikian, pencabutan izin reklamasi Pulau H yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berlaku. 

Anies Baswedan bersyukur bahwa gugatan tersebut dikabulkan yang mencerminkan jalur hukum yang ditempuh sudah benar. "Ya Alhamdulillah. Sudah benar, dan kita maju terus," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

Ia mengapresiasi putusan MA karena dirasa telah sesuai dengan kebijakannya untuk menghentikan reklamasi. "Dan kita apresiasi putusan MA. Dan ini sejalan dengan kebijakan kita," kata dia.

Anies berharap nasib pulau lain yang saat ini masih berproses di pengadilan bakal sama dengan Pulau H. Salah satunya adalah Pulau F yang tengah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Banding diajukan karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta. "Insya Allah nanti yang lain-lain yang sedang proses Insya Allah juga bisa dimenangkan juga," tuturnya. 

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, membenarkan bahwa MA memenangkan Pemprov DKI dalam perkara tersebut. Ia berujar, PT Taman Harapan Indah masih bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA.

"Ada upaya hukum luar biasa yang masih bisa ditempuh oleh penggugat melalui PK, apakah mereka mau tempuh upaya tersebut atau tidak, saya tidak tahu," ujar Yayan.

Perlawanan

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengingatkan bahwasanya pengembang akan melawan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

"Waspada, pengembang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) keputusan MA itu," katanya di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Amir mengingatkan, pengembang mempunyai dasar hukum Perpres No.60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek. Dimana mengizinkan adanya reklamasi. "Perpres No.60 Tahun 2020 bisa menjadi fakta hukum baru," ungkapnya.

Selain itu, kata Amir, masalah reklamasi juga menyangkut kedaulatan negara. Sebab, lanjut dia, berdasarkan UU No.29 Tahun 2007 tentang Jakarta Sebagai Ibukota Negara, pulau-pulau hasil reklamasi tidak termasuk di dalamnya.

"Jadi soal izin, kepemilikan lahan patut dipertanyakan, karena tak ada dalam peta," cetus Amir. Belum lagi soal zonasi, apakah pulau reklamasi masuk dalam wilayah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu atau berdiri sendiri.

Diketahui bahwa, MA sebelumnya memutuskan menerima kasasi Pemprov DKI terkait gugatan pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta. Gugatan itu dilayangkan oleh pengembang Pulau H, PT Taman Harapan Indah.

Dalam perkara ini, Pemprov DKI dan PT Taman Harapan Indah sama-sama mengajukan kasasi ke MA.

Dalam putusannya, MA menolak permohonan kasasi PT Taman Harapan Indah dan mengabulkan permohonan kasasi Pemprov DKI.

"Tolak kasasi dari pemohon kasasi I (PT Taman Harapan Indah), kabul kasasi dari pemohon kasasi II (Anies), batal judex facti (PTUN dan PTTUN). Adili sendiri: tolak gugatan," demikian putusan MA seperti dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Selasa (23/6/2020).

Perkara dengan nomor register 227 K/TUN/2020 itu diputuskan hakim MA pada 4 Juni 2020.

#Reklamasi   #anies   #ahok