Fraksi PDIP DKI Tersinggung Dengan Sikap PT Jakpro

Sammy
Fraksi PDIP DKI Tersinggung Dengan Sikap PT Jakpro
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat rapat klarifikasi dari Jakpro dan JUP terkait polemik pembangunan kawasan kuliner di ruang rapat fraksi lantai delapan DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Jakarta, HanTer - Pihak Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengaku merasa tersinggung dengan sikap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Sebab, surat klarifikasi yang sempat dilayangkan partai pemenang di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu diacuhkan.

Adapun PT Jakpro melalui anak perusahaannya PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) justru membangun kawasan kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 2,3 hektar.

"Ini penghinaan buat PDI Perjuangan DKI Jakarta dari PT Jakpro. Surat kami tidak dibalas, tapi pembangunan terus berjalan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat rapat klarifikasi dari Jakpro dan JUP terkait polemik pembangunan kawasan kuliner di ruang rapat fraksi lantai delapan DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Dalam kesempatan itu hadir Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto, Direktur Operasional PT Jakpro Muhammad Taufiqurrachman dan Direktur Utama PT JUP Achmad Fauzi.

"Kalau mau dikerjakan silakan, tapi jawab dulu surat dari PDI Perjuangan," ujar Gembong.

Gembong juga mengingatkan bahwa, fraksinya telah berulang kali meminta DKI untuk mengkaji rencana pembangunan kawasan kuliner di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menilai, harusnya DKI mempertahankan keberadaan RTH yang digagas Gubernur DKI sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kata dia, dulu Ahok menggusur para pedagang kembang di sana untuk difungsikan sebagai RTH. Namun saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, justru malah dimanfaatkan sebagai kawasan kuliner.

"Peruntukan awalnya kan untuk jalur hijau, kok sekarang malah diubah menjadi komersil," ungkapnya.

Kata dia, lahan tersebut tercatat sebagai aset PT Jakpro yang diperuntukan sebagai jalur hijau. Namun Jakpro mendelegasikan anak perusahaannya PT JUP melalui perusahaan swasta untuk membangun kawasan kuliner tersebut senilai Rp1,7 miliar.

"Aset itu oleh Pemprov DKI Jakarta diperuntukan sebagai jalur hijau. Warga saja yang baru akan mendirikan bangunan di lahan DKI, langsung digusur tapi ini malah didiamkan," jelasnya.