Dampak Perpanjangan PSBB di Ibu Kota: Perekonomian Jakarta Akan Semakin Anjlok, PHK Massal Mengancam

Sammy
Dampak Perpanjangan PSBB di Ibu Kota: Perekonomian Jakarta Akan Semakin Anjlok, PHK Massal Mengancam

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi masa transisi selama bulan Juni 2020 ini. Kebijakan tersebut, kerap menuai beragam tanggapan di berbagai kalangan.

Perpanjangan PSBB di Jakarta ini disebut  akan terasa bagi perekonomian nasional, badai PHK skala besar dan dimana-mana karena pemberlakuan PSBB tanpa adanya jaminan sosial dan insentif yang tepat sasaran, dan cepat kepada usaha, khususnya UMKM.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengemukakan perpanjangan PSBB tentunya memiliki konsekuensi yang tak gampang untuk diterapkan di Jakarta. Menurutnya, konsekuensi memperpanjang PSBB maka perekonomian Jakarta akan semakin anjlok. Mengingat, hampir sebagian besar bidang usaha tak bisa beroperasi secara. 

Disisi lain dampak PSBB juga sudah mulai masuk ke ranah sosial, kritik terhadap pemerintah sudah mulai berdatangan. "Dampaknya tak hanya ke Ekonomi tapi ke sosial juga, protes masyarakat dalam bentuk ujaran kebencian terhadap pemerintah (Pusat) sudah mulai terlihat," kata Trubus di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Perpanjangan PSBB, lanjutnya Trubus, dikhawatirkan tak berjalan efektif karena masyarakat akan berusaha untuk mencari penghasilan demi menopang kebutuhan ekonomi.

Menurut Trubus, harus ada satu fase yang bisa diberlakukan sebagai masa transisi. Alternatifnya adalah pelonggaran PSBB tetapi dengan catatan penegakan hukumnya harus lebih gencar dilakukan.

Berdampak Besar

Ekonom Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta. Utamanya, bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB.

"Memang menurut saya ini impact-nya cukup besar. Pertama dampaknya hampir merata ke semua sektor, mulai dari perkantoran yang tidak esensial kan wajib diliburkan," kata Bhima di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Namun, dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, khususnya driver ojek online (ojol). Pasalnya, di halaman 23 poin (i) Permenkes tersebut, pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang.

"PSBB ini akan sangat berdampak pada penurunan pendapat yang cukup ekstrem terhadap driver ojol yang jumlahnya tidak sedikit karena dari perkiraan 2 juta driver ojol, itu terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya," ungkap Bhima.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB.

"Kemudian dengan diliburkannya kantor maka efeknya pada masyarakat kelas menengah bawah yang upahnya harian, kemudian pedagang asongan. Jadi rantai pasok ekonomi di Jakarta ini sangat terdampak. Makanya harusnya sebelum diajukan PSBB itu bantuannya sudah cair ke orang miskin, maupun juga ke pekerja-pekerja informal," papar Bhima.

Bhima juga menyebutkan, dampak PSBB di Jakarta akan terasa bagi perekonomian nasional. "Jelas ya, jadi 70% perputaran uang itu di Jakarta. Kemudian juga Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan nasional, khususnya penerimaan pajak. Jadi akan ada efeknya terhadap makro ekonomi, maupun terhadap APBN," imbuhnya.

Ia memprediksi, PSBB yang tak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020. Tak hanya itu, Bhima juga memprediksi badai PHK skala besar akan melanda Indonesia

"Bukan tidak mungkin akan muncul gelombang PHK di mana-mana karena pemberlakuan PSBB tanpa adanya jaminan sosial dan insentif yang tepat sasaran, dan cepat kepada usaha, khususnya UMKM," tuturnya.

Harus Ada Solusi

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani, meminta Anies punya solusi agar masyarakat Jakarta yang terdampak dari kebijakan PSBB tidak merugi.

"Setiap keputusan pasti ada dampak, dampak itu yang harus ada solusinya. Sekarang Gubernur punya beban tanggung jawab dampak dari PSBB tersebut, baik ekonomi maupun pendidikan, warga butuh solusi dari itu," kata Zita di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Menurutnya, masyarakat ingin kehidupan yang pasti dan roda ekonomi harus di putar kembali. Serta sudah saatnya transisi menuju new normal. Tentu dengan syarat pedoman di segala sektor harus siap, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya.

"Pasar seperti apa, sekolah seperti apa. Pengawasannya seperti apa, bila itu di buka. Supaya tidak jadi new problem," ucapnya.

Kemudian, lanjut Zita, bila Pemprov DKI tidak melonggarkan PSBB dan meminta warga tetap masih bertahan rumah, perlu ada dukungan ekonomi yang jelas.

"Azas keadilan pemerintah penting, warga nurut, tapi kasih solusi untuk mereka pelaku umkm, karyawan yang di PHK, anak yang berhenti sekolah. Jangan sampai PSBB warga keluar mati, di dalam mati," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan,  sampai saat ini belum ada aturan resmi dari Pemprov DKI Jakarta tentang masa perpanjangan PSBB pada Masa Transisi ini. Oleh sebab itu kita masih menunggu aturan pergub yang baru," lanjut Wibi.

Wibi menyampaikan, dalam pelaksanaan PSBB ini, tingkat kedisiplinan warga Jakarta sangat dibutuhkan, dan saya sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah patuh mengikuti protokoler kesehatan selama ini.

"PSBB tapi warganya 'bandel' akan percuma dan tidak mungkin Jakarta bisa pulih," terang dia.

Sementara itu, dirinya menilai jika PSBB transisi adalah langkah persiapan menuju new normal. "Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin untuk menyempurnakan segala bentuk protokol kesehatan menuju new normal," ungkap dia.

Diketahui bahwa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa PSBB menjadi masa transisi selama bulan Juni 2020 ini. Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para ahli profesi dan organisasi di bidang kesehatan seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia dan sebagainya.

"Kami di Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang. Lalu menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi," kata Anies saat jumpa pers melalui siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (4/6/2020) siang.

Anies mengatakan, saat ini status PSBB di DKI Jakarta masih berlaku. Masyarakat diminta tetap mematuhi ketentuan yang dikeluarkan pemerintah seperti wajib memakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak antar pribadi dan sebagainya.

"Kita masih berstatus PSBB tapi di sisi lain sudah memulai masa transisi. Transisi menuju apa?. Kita melakukan transisi dari ketika melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat dan produktif," ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies menggambarkan masa transisi yang akan dimasuki warga Jakarta. Saat pra pandemi Covid-19, banyak warga yang tidak memakai masker, kemudian pada fase PSBB pada Maret- April-Mei masyarakat memakai masker.

"Saat ini (Juni) statusnya tidak berubah, tetap PSBB (memakai masker) tapi warga menuju masa transisi karena kita ingin Jakarta kembali menjadi kota yang aman, sehat dan bebas dari Covid-19 sehingga masyarakat bisa berkegiatan sosial-ekonomi," jelasnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan tiga kebijakan PSBB yang dimulai sejak 10 April 2020 sampai 23 April 2020 lalu. DKI kemudian kembali memperpanjang PSBB selama 28 hari dari 23 April sampai 22 Mei 2020. Lalu pada fase ketiga, dimulai dari 22 Mei sampai 4 Juni 2020.

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta