Panduan New Normal di Tempat Hiburan Dikritik, DPRD: Panti Pijat Harus Tetap Ditutup

Harian Terbit/Sammy
Panduan New Normal di Tempat Hiburan Dikritik, DPRD: Panti Pijat Harus Tetap Ditutup

Rencana menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tempat hiburan malam seperti diskotek dan panti pijat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, dikritik berbagai kalangan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, meminta agar panti pijat tetap ditutup saat menghadapi kenormalan baru atau new normal. Kondisi ini menurutnya menggambarkan masyarakat beraktivitas kembali dengan mengedepankan protokol pencegahan Covid-19, sehingga perekonomian kembali tumbuh.

"Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, dan sebagainya. Kalau memang untuk panti pijat harus jaga jarak, yah pasti susah karena nggak bisa diterapkan untuk panti pijat," ujar Yani di Jakarta, Rabu (3/5/2020).

Menurutnya, griya panti pijat sangat berpotensi tinggi terhadap penularan Covid-19. Sebab terapis pijat dengan konsumen cenderung bersentuhan, apalagi pelanggannya berasal dari berbagai latar belakang kehidupan maupun pekerjaan.

"Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus nggak ketahuan mereka bawa penyakit kan, kasihan nanti malah tertular (terapisnya)," kata Yani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Meski begitu, secara keseluruhan Yani mendukung rencana DKI untuk kembali mengoperasikan tempat pariwisata demi perekonomian Jakarta. Akan tetapi Yani mengingatkan kepada DKI untuk segera memaparkan konsep new normal kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa melakukan penyesuaian untuk beraktivitas kembali di tengah wabah Covid-19. "Dampak ekonomi sangat terasa, kita juga sudah dengar kemarin (paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) untuk APBD 2020 yang dicanangkan Rp87,95 triliun sekarang perkiraan menjadi Rp47,2 triliun atau 53 persen penurunannya," ucap Yani.

Panggil Disparekraf

Senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah. Politisi dari Fraksi PAN ini menyebut, pelonggaran PSBB di tempat usaha yang terdapat sentuhan langsung dilakukan pada fase akhir.

"Kayak supermarket dan restoran itu bukan langsung bersentuhan dengan manusia (jadi bisa dilonggarkan), tapi kalau spa itu kan sentuhan langsung, jadi kalau itu fase terakhir setahu saya," kata Farazandi di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Dirinya menegaskan, bakal memanggil Dinas Parekraf bila kedapatan ada pelaku pariwisata terutama yang terdapat sentuhan langsung terbukti beroperasi kembali dalam waktu dekat. Pemanggilan Dinas Parekraf dilakukan untuk meminta penjelasan soal pengawasan yang dilakukan DKI kepada swasta.

Tempat Wisata

Salah satu praktisi sekaligus pemerhati Pariwisata DKI Jakarta, Sanny A Irsan, menyambut baik rencana pembahasan panduan new normal dalam industri Pariwisata oleh Disparbud DKI Jakarta. Namun menurutnya, prioritas untuk pembukaan sektor pariwisata di Jakarta seharusnya di tempat-tempat wisata yang bisa menjaga physical dan social distancing.

"Misalnya di kawasan wisata Ancol, Ragunan dan Kepulauan Seribu," ungkapnya di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ia menilai, tak ada urgensi jika diskotek, karaoke dan panti pijat yang diprioritaskan untuk dibuka terlebih dulu.

"Karena sifatnya lebih personal dan privat. Sedangkan masyarakat Jakarta lebih membutuhkan kegiatan wisata yang lebih sehat dan alami untuk menghilangkan stres di masa pandemi Covid-19 ini," ungkap dia.