Anies Terbitkan Pergub Penindakan Pelanggar PSBB: Agar Masyarakat Disiplin

Sammy
Anies Terbitkan Pergub Penindakan Pelanggar PSBB: Agar Masyarakat Disiplin

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasannya menerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 tahun 2020. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menginginkan warganya patuh dan disiplin terhadap ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Ini bertujuan untuk seluruh masyarakat bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada masa PSBB ini. Pencegahan penularan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian orang, tapi harus oleh semuanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5/2020).

"Harapannya dengan ada ketentuan ini, maka semua menjadi bisa lebih disiplin," tambah Anies.

Menurutnya, Pergub tersebut juga bisa menjadi dasar hukum aparat melakukan penindakan pelanggaran terhadap aturan sebelumnya yakni, Pergub DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

"Teman-teman ini yang bekerja di lapangan ini harus punya dasarnya, kemudian inilah yang menjadi dasar pegangan mereka dalam menegakkan aturan," ujar Anies.

Kata Anies, bila warga semakin disiplin tentu pandemi Covid-19 dapat segera diselesaikan. Karena itu, Anies meminta warga mematuhi ketentuan yang dikeluarkan DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai penegakkan hukum pelanggaran PSBB. Adapun payung hukumnya Pergub DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang diterima, Pergub tersebut ditetapkan dan diundangkan Anies sejak 30 April 2020 lalu. Ada tiga pertimbangan Anies dalam mengeluarkan payung hukum tersebut, pertama mengacu pada Pasal 27 Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Salah satu contoh jenis pelanggaran yang diatur adalah pengendara motor. Pengendara sepeda motor harus memakai masker di Jakarta, kalau tidak bakal dikenakan denda Rp100.000-Rp250.000 per orang.

Bahkan, mereka dapat dikenakan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum mengenakan rompi. Tidak tanggung-tanggung, petugas dapat menderek kendaraannya ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan DKI Jakarta.

Denda Rp250 Ribu Tak Pakai Masker

Disisi lain, Pemprov DKI akan memberikan denda Rp250.000 bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Namun hal itu diprediksi bakal dimulai pada pekan depan. Karena, hingga kini DKI masih merampungkan pembagian masker kain secara gratis kepada masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, petugas bakal menindak pelanggar yang tidak memakai masker setelah pembagian maskernya selesai dilakukan. “Terkait dengan masker, untuk penerapan sanksi denda akan dilakukan sesudah pembagian masker selesai," kata Anies.

Anies mengatakan, saat ini proses distribusi masker kain terus berjalan. Namun Anies mengaku tak ingat jumlah yang telah dibagikan dari target 20 juta masker yang bakal didistribusikan.

"Nanti saya cek lagi, tapi sudah hampir selesai dan kalau tidak salah, akhir pekan ini atau awal pekan depan (pembagian masker selesai)," ujar Anies.

Menurutnya, bagi masyarakat yang belum mendapatkan masker bisa memintanya kepada petugas di Kelurahan di rumahnya masing-masing. Anies berharap pembagian masker ini dapat selesai dilakukan sehingga penerapan Pergub Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta dapat dilakukan.

"Sebelum tuntas pembagian masker, sanksinya bentuk peringatan. Kan ada sanksinya bentuknya peringatan, bentuknya peringatan tertulis," imbuhnya.

Hingga Selasa (5/5/2020) lalu, ada 4.024.628 masker kain yang telah dibagikan DKI kepada warganya di 47 kelurahan. Penyaluran masker itu dilakukan sebanyak tiga tahap.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati merinci untuk tahap satu pemerintah telah mendistribusikan 1.512.060 masker untuk 16 kelurahan. Kemudian tahap kedua, ada 1.520.928 masker di 16 kelurahan.

"Sementara tahap ketiga ada 991.640 masker kain di 15 kelurahan," kata Aniis.

Dengan demikian, kata dia, total masker kain yang diserahkan mencapai 4.042.628 masker untuk 47 kelurahan. Setiap warga, memperoleh dua lembar masker sebagai upaya melindungi diri dari penularan virus Covid-19.

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta