Wakil Rakyat Bela Anies, Sri Mulyani Dikecam

Sammy
Wakil Rakyat Bela Anies, Sri Mulyani Dikecam
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ist)

Jakarta, HanTer - Kalangan wakil rakyat Jakarta angkat bicara soal tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lepas tanggung jawab soal pembagian bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, tudingan Sri Mulyani tersebut keliru. Dikatakan Taufik, justru Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19 ketimbang pemerintah pusat.

"Jadi ceritanya musti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos," ujar Taufik kepada Harian Terbit, di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini, pihaknya justru menilai pemerintah DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

"Untuk pembagian bansos kita sudah siapkan anggaran Rp700 miliar. Jadi dimana letaknya kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal bantuan bansos," tanya Taufik.

Tak hanya itu, Taufik pun meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI.

Menyesalkan

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, juga turut menyesalkan pernyataan Sri Mulyani.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," kata Zita Anjani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Zita menyebut, Pemprov DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI. Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53% tapi menurutnya Anies tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah Corona.

Zita menyebut permintaan Anies kepada pusat untuk meng-cover bansos di DKI karena ingin warganya baik-baik saja.

"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," ucap Zita.

"Banyak hal yang harus dilakukan di DKI, bukan hanya untuk bantuan sosial dan kesehatan tetapi pemulihan perekonomian kita juga perlu dipikirkan, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar," imbuh Zita.

1,1 Juta Warga

Diketahui, dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020), Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuding Gubernur Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga di DKI Jakarta.

Menurut Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos dikarenakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Laporan itu Ani dapatkan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Ani mengatakan, Pemprov DKI yang awalnya berjanji akan meng-cover 1,1 juta warganya, ternyata tidak memiliki anggaran yang cukup. Dan minta pemerintah pusat yang meng-cover 1,1 juta warga tersebut.

Hal ini membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM di DKI. Otomatis beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” kata Ani.

Inisiatif Distribusi

Disisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah berinisiatif mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diberlakukan. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah pembatasan telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk menekan penyebaran COVID-19 sejak pertengahan Maret, yang membuat perekonomian di Jakarta tak pelak melesu.

Inisiatif tersebut diambil untuk mengisi kekosongan lantaran Pemerintah Pusat menyebut baru dapat mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Dengan demikian, warga tidak kekurangan pangan.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan jika belum ada bansos sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, pada Senin (4/5/2020).

Anies turut menambahkan, keluarga penerima bansos memang sama antara bansos dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Tetapi, mereka menerima kebutuhan pangan di waktu yang berbeda.

"Sembako dari DKI Jakarta dikonsumsi hingga habis selama satu pekan dan keluarga yang sama pada pekan berikutnya mendapatkan bansos pangan lagi dari Kementerian Sosial. Dengan begitu mereka tidak kekurangan pangan," imbuhnya.

Saat ini, Pemprov DKI sedang dalam proses pendataan distribusi tahap kedua untuk mengantisipasi masih adanya masyarakat rentan terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan COVID -19, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan 3 sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (social safety net).