Tajuk: Mudik Dilarang Atau Dibolehkan, Warga Bingung

***
Tajuk: Mudik Dilarang Atau Dibolehkan, Warga Bingung

Seluruh moda transportasi dibuka kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020. Menhub Budi Karya dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Intinya, kata Menhub, penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.

Salah satu kriteria yang diperbolehkan untuk bepergian adalah untuk kepentingan tugas negara atau kepemerintahan bagi para pejabat negara dan anggota DPR.

Kebijakan ini dinilai sejumlah kalangan membingungkan masyarakat, petugas dilapangan yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Luas (PSBB). Pasalnya, kebijakan ini bertolak belakang dengan penerapan PSBB, antara lain soal larangan mudik. Di sisi lain, sejumlah daerah sedang menerapkan PSBB yang di antaranya menutup akses transportasi.

Selain itu kebijakan tersebut meninujukkan adanya  tperbedaan aturan antara pusat dan daerah. Bahkan aturan itu bertolak belakang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Syahrul Aidi Maazad meminta pemerintah agar tidak membuat masyarakat bingung soal mudik.

Di satu sisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan untuk melarang semua mudik. Namun, kata Syahrul Aidi Maazad ,di sisi lain ada kebijakan-kebijakan pelonggaran atau relaksasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Menurutnya, kasihan petugas di lapangan. Mereka itu dalam menerapkan aturan bingung, masyarakat juga bingung. Nanti hilang kepercayaan pada pemerintah. Karena banyak terjadi cekcok di lapangan, 'kan? Ini harus dihindari.

Menurut hemat kami, kelonggaran bagi perjalanan kargo dan pejabat negara. Namun, tidak untuk kepentingan bisnis.

Syahrul mencurigai kebijakan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu yang terganggu bisnisnya yang ingin diakomodasi.

Kebijakan dibukanya kembali transportasi itu memang mendapoat kritik wakil rakyat karena angka kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Bahkan di sejumlah daerah justru ada yang meningkat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menekankan mudik bukan hal yang dikecualikan dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang. Mudik bukanlah yang dikecualikan dalam pembatasan perjalanan. Artinya, mudik tetap dilarang.

Dia mengatakan SE Gugus Tugas No.4/ 2020 adalah penjelasan teknis Permenhub No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang memberikan pengecualian pembatasan perjalanan.

Kita mengingatkan agar pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang serius dalam penanganan wabah Corona atau COVID-19, tidak terjadi aturan yang bertolak belakang antara pusat dan daerah.

Pasalnya sejumlah kalangan mengemukakan, kalau terjadi perbedaan aturan pusat dengan daerah, maka penanggulangan wabah Corona akan susah.

Itulah sebabnya, ke depannya, berbagai aturan yang menyangkut khlayak ramai harus tepat dan tidak membingungkan masyarakat.

Aturan pemerintah pusat hendaknya selaras, tidak bertolak belakang dengan daerah, agar tidak membuat bingung. Saat ini, aturan soal PSBB dilakukan dengan ketat sedangkan aturan pusat longgar, itu tidak bisa dan yang terjadi akan terjadi kelonggaran.

Keselarasan aturan pusat dengan daerah sangat diperlukan agar penanganan pandemik, agar bisa berhasil. Kalau terjadi perbedaan aturan, maka penanggulangan wabah corona ini akan susah. Bahkan jumlah pasirn terpapar semakin banyak.

Intinya, pemberlakuan aturan untuk penanganan wabah Corona harus benar-benar serius, karena dampak yang dihasilkan akibat Corona itu sangat besar, terutama terhadap ekonomi masyarakat yang saat ini terpuruk karena mengikuti aturan pemerintah terkait PSBB. Kalau aturan setengah-setengah, maka upaya masyarakat menjadi sia-sia.

#Corona   #covid-19   #mudik   #lebaran   #polisi   #menhub