Dituduh Merusak CCTV di Lahan Sendiri; Dua Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa

zamzam/relass
Dituduh Merusak CCTV di Lahan Sendiri; Dua Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tuntutan Jaksa

Jakarta, HanTer - Dua terdakwa kasus dugaan pengrusakan kamera pengintai (CCTV) M. Yasin dan Sulaiman minta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebebaskan mereka dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diding Eki S, yang selumnya menuntut keduanya 18 bulan penjara.

"Kedua terdakwa ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Mereka telah dijadikan korban dari pemahaman dan penerapan hukum yang sempit, subjektif dan letterlijk. Tanpa memperhatikan rasa keadilan dan latar belakang permasalahan hukum yang terjadi," ujar kuasa hukum terdakwa  Andri Sikumbang dari Kantor Hukum Andri Sikumbang sebagaiman tertuang dalam nota pembelaan, Jumat (23/3/2020).

Andri menjelaskan apa yang didakwankan jaksa sama sekali tidak dilakukan oleh kedua terdakwa. Keduanya sedianya ingin menggunakan lahan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Sebaliknya CCTV yang dipermasalahkan berada di lahan waris orang tua keduanya.

"Maksud hati ingin mempergunakan lahan yang telah diwariskan oleh sang ayah. Namun apa daya yang tejadi malah sebaliknya, M Yassin dan Sulaiman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inilah fakta memilukan yang terjadi dalam penegakan hukum di negeri ini.
Keduanya pun dituntut hukuman selama 18 bulan penjara," ujar Andri.

Andri mengungkapkan sejumlah kejanggalan kasus tersebut. Terdakwa Yassin dan Sulaiman ditangkap pihak berwajib lantaran berita dugaan pemerasan sebesar Rp1 miliar oleh seorang oknum perwira menengah polisi yang sempat menjadi viral di medsos yang dilaporkan oleh Budianto Tahapary kepada LSM Indonesia Police Wacth. Karena ulah Budianto, imbasnya Yassin dan Sulaiman menjadi pesakitan di PN Jaksel.

Menurut keterangan Budianto kepada penyidik Polres Jaksel, Yassin dan Sulaiman diduga merusak CCTV di sebuah lahan seluas 495 M2 di Jalan Kuningan Barat Raya  No 29 Rt06/03. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jaksel.

Fakta Persidangan

Dalam fakta persidangan  menurut Andri, penempatan Pasal 170 KUHP dakwaan tunggal kepada Yassin dan Sulaiman yang diterapkan oleh penuntut umum adalah keliru.

Selain itu, secara doktrin yang dianut KUHP di Indonesia. KUHP dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, tindak pidana terhadap negara, tindak pidana terhadap masyarakat dan tindak pidana terhadap pribadi.

Bahwa penempatan Pasal 170 dalam Bab V KUHP sebagai delik "Kejahatan terhadap ketertiban umum". Maka harus dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut. Adalah mengganggu ketertiban umum. Sehingga kewaiban dari penuntut umum untuk bisa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 KUHP ini.

Melainkan akibat dari perbauatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Sehingga tujuan utama dari perbuatan tetsebut adalah terganggunya ketertiban umum di dalam M.V.T (Memory Van Toelichting), diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan di dalam masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban dalam masyarakat.

"Sangat tidak masuk logika seperti cerita fiksi demi untuk mencari sensasi klien kami harus ditahan untuk kasus sebuah kamera milik  pribadi seharga tiga ratus ribu," ujarnya.

Ia pun menilai narasi yang dibuat Budianto sehingga timbul berita pemerasan dirinya dengan oknum perwira menengah polisi tersebut hanyalah sebagai bumbu penyedap untuk mengensankan Yassin dan Sulaiman telah melakukan perbuatan pidana skala besar atau nasional dan tidak bisa ditangkap sehingga menarik perhatian publik.

Padahal trik tersebut hanya sebuah upaya kriminalisasi dan propaganda yang tidak manusiawi demi menarik perhatian masyarakat agar kriminalisasi terhadap ahli waris Yassin dan Sulaiman dapat disidangkan dengan tujuan agar pada ahli waris mau berdamai dan menyerahkan dan menyerahkan tanahnya atai membayar jasanya sebesar Rp11 miliar 250 juta.

Menurut Andri secara se facto dan dejure tanah dan bangunan sepenuhnya milik ahli waris sesuai ptusan pengadilan yang sudah inkrah. Dan saat ini lahan tersebut masih dikuasai Budianto Tahapary beserta kelompoknya tanpa dasar hukum yang jelas.

"Dan kami bersama ahli waris sudah melayangkan surat kepada  Kapolres Jaksel dengan nomor surat 008/ASP/SRT/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tembusan Kapolri, Kabareskrim, Kapolda dst menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat masalah ini secara hukum dengan tegas tanpa kompromi," ujarnya.

Tim kuasa hukum berharap majelis hakim PN Jaksel yang diketuai Fahmiroh dalam mengambil keputusan agar mengendepankan harti nurani dan bersikap objektif melihat fakta-fakta persidangan demi sebuah kebenaran yang hakiki.

"Kami mengutip sebuah adagium 'lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah," ujarnya. 

#Dua   #Terdakwa   #Kasus   #Pengrusakan   #CCTV   #Minta   #Dibebaskan   #Hakim