Prihatin Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Ditunda Meski Tuai Polemik

Sammy
Prihatin Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Ditunda Meski Tuai Polemik
Suasana rapat paripurna DPRD DKI

Jakarta, HanTer - Menyebarnya virus korona (Covid-19) membuat pemerintah pusat serta Pemprov DKI membuat imbauan agar semua pihak mengurangi kegiatan keramaian. Bahkan salah satu dampaknya adalah penundaan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) DKI yang dijadwalkan digelar pada 23 Maret mendatang oleh DPRD DKI.

Adapun penundaan Pilwagub DKI Jakarta kini jadi polemik. Pasalnya, sejumlah anggota dewan menyatakan tidak menyangka adanya surat penundaan Pilwagub DKI tersebut.

Awalnya, keputusan penundaan ini dibuat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melalui surat yang ditandatanganinya.

"Ini (pemilihan wagub, red) ditunda dulu lah. Kan tahapan-tahapannya sudah selesai tinggal pemilihan saja. Itu kan gampang. Yang penting semuanya sudah diurusi. Karena di situasi yang sekarang kita juga harus prihatin masalah korona," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Keputusan tersebut, murni diusulkan olehnya dan disampaikan pada panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Menurutnya, tidak baik untuk memaksakan pemilihan di tengah situasi virus yang menyebar. Apalagi sempat dikabarkan dua anggota DPRD DKI menjadi suspek korona setelah pulang dari tugas di luar Jakarta.

"Kan ini enggak baik, korona makin banyak. Ada anggota yang suspek juga," tukasnya.

Penundaan ini dilakukan tanpa batas waktu. Politikus PDIP itu menyebut pemilihan wagub bisa segera dilakukan jika kondisi penyebaran infeksi viurs korona sudah mereda.

"Ditunda saja dulu kalau kondisi sudah membaik tinggal kita paripurnakan saja. Karena kan tinggal paripurna," kata Prasetyo.

Diketahui, dua cawagub DKI yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra akan memperebutkan kursi wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam. Sandiaga mengundurkan diri untuk melaju di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.

Sebelumnya diketahui, usulan Fraksi Nasdem DPRD DKI yang meminta Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI ditunda karena wabah COVID 19, berujung diamini oleh Ketua DPPD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur DKI patut ditunda. Menurutnya, penundaan tersebut didasari atas adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan kerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Ditunda dulu. Jadi ke publik itu (mengedukasi, red) gimana kita self isolated lah berdiam diri dulu di rumah sampai kondisinya tenang," ujar Wibi di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Dirinya mengaku heran dengan sejumlah koleganya di DPRD yang ngotot pemilihan Wakil Gubernur dilakukan sesuai jadwal, 23 Maret mendatang, dengan dalih kepentingan rakyat.

Justru menurutnya, mengikuti arahan mengurangi kegiatan berkerumun merupakan pelajaran penting bagi DPRD sebagai bentuk edukasi ke masyarakat.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik tak terima pemilihan Wakil Gubernur ditunda. Alasannya, dirinya tidak menerima pemberitahuan penundaan tersebut.

"Saya belum tahu kalau ada penundaan pemilihan Wagub DKI, karena saya tidak paraf surat itu," ungkap Taufik di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Menurut Taufik, dengan tak menandatangani surat penundaan pemilihan Wagub tersebut, dirinya tak mengetahui kalau pemilihan Wagub ditunda.

"Mekanismenya kalau ada surat ke luar seperti ini harusnya semua pimpinan dewan paraf, Nah ini saya belum paraf tuh," tegasnya.

Dengan demikian, kata Taufik dirinya tidak mengakui kalau ada surat penundaan pemilihan wagub.

"Suratnya mana, Gak ada surat itu dan enggak pernah sampai ke para pimpinan," pungkasnya.

Disisi lain, Wakil Ketua Panlih, Basri Baco, menyebut keputusan penundaan pemilihan wagub dilakukan sepihak oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

"Kenapa saya katakan sepihak karena kami di Panlih tidak pernah diajak rapat untuk melakukan penundaan pemilihan wagub ini," ujar Wakil Ketua Panlih Basri Baco di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Padahal kata Baco, Panlih yang seharusnya merekomendasikan apakah pemilihan Wagub DKI bisa jalan apa tidak.

Tak hanya itu, kata Baco, keputusan penundaan pemilihan wagub ini tidak melalui Badan Musyawarah (Bamus) dewan.

"Jadi kalau dalam surat yang beredar mengenai penundaan pemilihan wagub berdasarkan rapat Bamus itu tidak benar. Karena memang tidak ada rapat Bamus yang membahas soal penundaan itu," tegasnya.

Menyinggung soal penundaan pemilihan ini, Baco menilai hal tersebut terlalu mengada-ada. Sebab hingga kini, Jakarta belum diberikan status lockdown.

"Ini kan yang hadir hanya 106 orang anggota dewan. Terus gedung dewan masih dibuka. Kalau Gedung DPRD ini sudah tutup maka masuk akal kalau pemilihan Wagub ditunda," terangnya.

Senada dengan Baco, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai, surat edaran penundaan pemilihan Wagub tersebut tidak sah.

"Dalam surat edaran penundaan pemilihan wagub itu tidak adanya paraf alias persetujuan dari para wakil ketua DPRD. Jadi memang ada dugaan surat dikeluarkan sepihak oleh ketua DPRD DKI," kata Amir.

Menurut Amir, kalau mengacu pada tata tertib (tatib) dewan, Pasal 80 Ayat 3 Tata Tertib DPRD DKI Jakarta No 1 Tahun 2020, surat yang dikeluarkan DPRD minimal diparaf oleh dua wakil ketua DPRD.

"Ini ada semacam tak ada koordinasi. Ada surat penting begini tak diberitahu ke pimpinan dewan lainnya," pungkasnya.