Kapal Baru Trans 1000 TW Dilarang Bersandar

Dishub DKI Diimbau Ikuti Aturan Kemenhub Ihwal Izin Kapal Trans 1000 TW

Sammy
Dishub DKI Diimbau Ikuti Aturan Kemenhub Ihwal Izin Kapal Trans 1000 TW
Kapal Baru Trans 1000 TW (ist)

Jakarta, HanTer - Kapal baru Trans 1000 TW 01 dilarang bersandar di Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (9/3/2020) sore. Padahal, kapal berkapasitas 100 orang itu telah mengantongi sejumlah izin dari Kementrian Perhubungan, termasuk memiliki Regulasi terbaru dengan sistem GPS Automatic Identifikasion System (AIS) yang wajib dilaksanakan sejak 20 Februari 2020 lalu.

Direktur Utama PT Trans 1000 Jakarta, Nana Suryana, sempat berargumen dengan Kepala Pelabuhan Kali Adem. Kala itu, lanjut Nana, Kepala Pelabuhan berdalih larangan bersandar atas perintah Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

"Katanya kami dianggap tidak berkordinasi dengan dinas perhubungan terkait rencana bersandarnya KMP Trans 1000 TW-01 di dermaga kali adem, muara angke," kata Nana di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Nana melanjutkan, sebelum akan menyandar, pihaknya telah mencoba melayangkan surat, mengkontak Kepala Pelabuhan, hingga Kadishub. Namun, upaya komunikasi ini berjalan baik, lantaran tak kunjung di respon.

Selain itu, meski menjadi kapal baru, pihaknya telah memiliki dokumen dan perizinan lengkap, mulai dari SIUPAL, SIOPSUS dan RPK dari Kementerian Perhubungan dan Port Clerance (Surat Izin Berlayar) dari syahbandar setempat (KSOP Sunda Kelapa dan KSOP IV Muara Angke).

"Parahnya larangan itu tidak dilakukan secara resmi dan tanpa surat," jelasnya.

Nana juga menyayangkan langkah Dishub yang melarang kapalnya bersandar di Dermaga Kali Adem. Sebab sepengetahunnya, KSOP IV Muara Angke sempat dihubungi Kabid Pelayaran Dishub DKI, Reny, D.A, yang mempertanyakan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Disisi lain, keberadaan Kapal Trans 1000 TW telah diminta Kabupaten Kepulauan Seribu dengan menerbitkan surat hasil CRM kepada pihaknya. Dalam surat itu, PT Trans 1000 Jakarta diberikan kesempatan untuk meremajakan 33 kapal tradisional di kepulauan seribu dan di tembuskan kepada seluruh kepala dinas teknis terkait,

"Itu yang membuat kami tidak mengerti tujuan dishub DKI melarang kapal kami sandar di Kali Adem," keluhnya.

Diketahui Kapal Trans 1000 TW 01 menggunakan enam mesin, kapal itu mampu mempercepat waktu tempuh. Selain itu kapal yang didesain menggunakan fiber ini mengedepankan kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Pendingin udara tak lagi tersentral melainkan berada di setiap tempat duduk dan dapat di atur. Pada kursi juga dilengkapi meja untuk makanan, termasuk meja di kursi.

Untuk menjamin keselamatan penumpang kapal. Kapal ini dilengkapi dua pintu utama dan dua pintu darurat. Kapal dengan kapasitas 100 orang ini mampu mengevakuasi dengan cepat bila terjadi kecelakaan saat perjalanan.

Selain itu, Kapal juga dilengkapi pelampung dan drum dengan kapasitas hingga 125 orang. Regulasi terbaru dengan sistem GPS Automatic Identifikasion System (AIS).

Kapal itu juga dilengkapi dek atas yang dilengkapi sofa dan cukup nyaman untuk penumpang. Selain itu dalam perjalananya, PT Trans 1000 telah merivitalisasi kapal kayu yang biasa menjadi penumpang menjadi kapal cargo.

Diketahui, proses pembangunan kapal trans 1000 mengeluarkan anggaran hingga 3,5 miliar pembuatan kapal dilakukan di Teluk Benoa, Bali. Harga kapal ini jauh lebih murah dibandingkan milik Dishub DKI Jakarta. Berdasarkan laman Bappeda 2018-2019, diketahui Dishub menganggarkan uang sebesar 7-9 miliar untuk pembuatan kapal penumpang.

Untuk speknya, kapal ini memiliki empat mesin kapal dengan kondisi kapasitas yang lebih kecil. Kapal sendiri kursinya tidak sebanyak Kapal Trans 1000, selain itu, kapal ini juga menggunakan AC yang tersimpan di kursi penumpang.

Membenarkan
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi enggan menanggapi dirinya dibilang menghambat revitalisasi perairan pulau seribu. Namun, ia membenarkan dirinya melarang kapal itu tak bersandar.

"Mereka tidak menyampaikan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) sesuai Peratutan Perundang undangan," tuturnya.

Sementara mengenai regulasi AIS yang diatur Kemenhub, Syafrin menjelaskan hal itu bukan kewenangannya. Ia mempersilahkan kementrian menerapkan Regulasi AIS. "Kita serahkan ke Kemenhub," jelasnya.

Harus Ikuti Aturan
Ketua Bidang Hukum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai apa yang dilakukan dishub mengindikasikan Dishub menghambat revitalisasi perairan di Kepulauan Seribu.

"Ini lebih jahat. Apa yang dilakukan sama aja menghambat," kata Djoko.

Djoko lantas heran dengan ketetapan dan pernyataan Kadishub, menurutnya apa yang dilakukan tak ubahnya menunjukan Pemerintah Daerah jauh lebih berkuasa dari Kementrian. Hal ini tak selaras dengan program Presiden Jokowi yang menginginkan kemudahan investasi.

"Kalo begini ceritanya, investor akan cabut. Padahal ini investor lokal dan bukan asing," ketusnya.

Dalam hal ini, Djoko mengultimatum agar Dishub DKI Jakarta mengikuti aturan Kemenhub. Termasuk soal harga pembuatan kapal dishub, Djoko mengaku agar DKI lebih transparan.

"Jangan sampai ada ketakutan lain, karena harga kapal swasta jauh lebih murah dari kapal pemerintah," tutupnya.

#Dishubdki   #kapal   #sandar   #trans1000   #izin   #kemenhub