Pengamat: Pansus Banjir DPRD DKI Hanya Menguras Energi

sammy
Pengamat: Pansus Banjir DPRD DKI Hanya Menguras Energi

Jakarta, HanTer - Upaya membentuk panitia khusus (pansus) banjir Jakarta yang diwacanakan sejumlah fraksi di DPRD DKI disebut tidak urgen. Pembentukan pansus dinilai hanya menguras energi. Pihak dewan lebih baik memastikan program-program penanggulangan banjir di DKI berjalan serta memastikan tidak adanya penyimpangan.

"Pansus banjir kalau menurut saya hanya menguras energi. Lebih baik dewan mengawasi proses penanganan banjir dengan memastikan berjalannya program normalisasi dan revitalisasi situ, waduk, dan embung," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Trubus menilai keberadaan pansus lebih kental nuansa politisnya. Bahkan terkesan hendak menutupi kegagalan dewan dalam memastikan berjalannya program penanganan banjir di DKI. Lagipula, kalaupun pansus terbentuk dan menghasilkan rekomendasi belum tentu langsung dieksekusi gubernur.

"Kalau nanti ada rekomendasi pansus, butuh waktu lagi bagi gubernur untuk mengeksekusi. Butuh dana lagi. Akhirnya molor lagi," ujarnya.

Menurutnya, lebih baik dewan melakukan tindakan konkret yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelaksanaan program normalisasi misalnya, sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus diawasi secara optimal.

Bagaimana memastikan pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi bisa berjalan. Lalu nasib dari warga yang tergusur apakah mereka mendapat tempat tinggal yang lebih baik. Kemudian pelaksanaan revitalisasi waduk, situ, dan embung.

"Untuk mendukung berjalannya program-program tersebut dibutuhkan pengawasan yang optimal. Setidaknya memastikan ketersediaan anggaran dan anggaran yang digunakan tepat sasaran bukan untuk tujuan lain," tekan Trubus.

Tak Selesaikan Masalah

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, turut menyinggung pembentukan pansus banjir oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, pansus itu tak menyelesaikan masalah secara signifikan.

Nirwono menyebut, pembentukan pansus tersebut diduga sarat muatan politis. Sehingga, sebaiknya DPRD DKI turun langsung mendengarkan aspirasi warga terdampak banjir.

"Dari pada siapkan pansus, anggota DPRD harusnya terjun kepada konstituen terdampak banjir jadi anggota DPRD tahu apa yang diinginkan masyarakat untuk disampaikan kepada Gubernur," kata Nirwono di Jakarta, Rabu (4//3/2020).

Selain meninjau dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, anggota DPRD juga diminta untuk sidak pompa-pompa penyedot air. Setelah mendengarkan dan melakukan tinjauan, barulah revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dalam menghadapi banjir.

"Revisi APBD 2020, ada penambahan anggaran, anggaran pembebasan bantaran sungai, revitalisasi waduk, embung, sungai, penambahan luas ruang terbuka hijau, rehabilitasi saluran air, dan percepatan penyediaan hunian vertikal rusunawa," kata Yoga.

Diketahui, pansus Banjir yang akan dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta akan memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pihak-pihak terkait lainnya akan dipanggil.

"Iya (panggil Ahok, red), semua kita panggil. Kan indikasi-indikasi saya sudah dapat masalah got mampet, pintu air masalah, alat alkali tidak siap, beli banyak-banyak nggak dirawat," ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan diGedung DPRD DKI, kemarin.

DPRD pun pasti akan memanggil Dinas Sumber Daya Air (SDA) selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pengendalian banjir.

"Nah itu (masalah penanganan banjir) bagaimana, terus bagaimana peta strateginya SKPD Sumber Daya Air mengenai layout daerah-daerah macet itu harus tahu," ucap Prasetio.

Objektif

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, mengapresisasi rencana Pansus Banjir memanggil Ahok. Namun, gubernur-gubernur sebelum Ahok mulai dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, hingga Sutiyoso juga harus dipanggil. Tujuannya agar informasi yang didapatkan menjadi berimbang dan obyektif.

Lebih lanjut, pengajar di Univesitas Al-Azhar Indonesia itu mengingatkan agar pansus berjalan sesuai koridor, yaitu mencari solusi untuk memperbaiki persoalan banjir.

"Namun jika pansus banjir dibentuk untuk menghakimi dan menyalahkan Anies, juga memiliki agenda impeachment, maka hal tersebut merupakan agenda politik yang terselubung untuk menjegal Anies untuk menuju 2024," kata Ujang di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Ia menilai, pembentukan Pansus Banjir merupakan hak DPRD DKI Jakarta. Namun, dia meragukan efektivitas pansus itu untuk menyelesaikan masalah banjir di ibu kota.

"Namun jika motifnya politik tentu tidak akan efektif. Karena nantinya hanya saling menyalahkan. Dan hitung-hitungan kalah menang antara DPRD DKI Jakarta dengan Anies," lanjutnya.

#Banjir   #dprd   #anies   #ahok