Sidang Kasus Perjudian Online, Kuasa Hukum Minta Empat Terdakwa Dibebaskan dari Tuntutan

Sammy
Sidang Kasus Perjudian Online, Kuasa Hukum Minta Empat Terdakwa Dibebaskan dari Tuntutan
Persidangan judi online (ist)

Jakarta, HanTer - Sidang lanjutan kasus perjudian online digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan pledoi, Kamis (13/2/2020).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Taufan Mandala SH,MH, hakim anggota Budiarto SH dan Agus Darwanta SH serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frederik Adhar. Dengan agenda mendengarkan pembacaan pledoi dari Kuasa Hukum empat terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Pipingan Tjok, dan Aditya Wijaya yakni Tandry Laksana Darisman SH dan Alvin Lim SH, MH (c), MSc.

Alvin Lim menyatakan bahwa, surat tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) cacat hukum dan melawan hukum karena memuat keterangan palsu sehingga tidak semestinya digunakan karena pemakai surat yang berisi keterangan palsu juga dipidana sebagaimana pembuatnya sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.

Ia menyatakan, tuntutan JPU terhadap empat terdakwa masing-masing empat tahun denda Rp4 miliar dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Makhamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.

"Perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti yaitu menjual rekening bank, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana pasal 191 ayat 2 KUHAP," kata Alvin lagi.

Secara tegas, ia minta agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan bebas dibacakan. Alvin menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa tiga buah buku rekening BCA disita dari Aditya Wijaya, satu buah buku rekening OCBC NISP (disita dari Aditya Wijaya).

Dirinya mengaku heran, dengan mudahnya oknum penyidik menambahkan pasal TPPU
sehingga dapat menambah masa tahanan selama 60 hari karena ancaman pidana
diatas sembilan tahun sesuai pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP.

"Padahal dalam materi penyidikan tidak ada saksi maupun barang bukti yang mendukung terjadinya TPPU, mirisnya lagi, kebanyakan oknum aparat bahkan tidak tahu teknis dan unsur-unsur TPPU sebagaimana tertera dalam UU No 8 tahun 2010 seperti meminta laporan PPATK dan menelusuri dan membuktikan uang hasil kejahatan dan menyita aset harta
kekayaan," ucapnya.

Dimasukkannya TPPU di pasal penyidikan bukan untuk dibuktikan tapi sebagai alat untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka agar dapat ditahan lebih lama dan kemudian menekan tahanan yang takut untuk mengikuti kemauan
oknum penyidik.

Pada persidangan perkara ini telah dijelaskan dengan gamblang, transparan dan disertai dengan dasar hukum di mana sebagai advokat tersumpah kami malu dan sedih melihat hukum di injak-injak setiap harinya apalagi melihat polisi yang seharusnya melindungi masyarakat malah bersaksi dan bersumpah palsu di depan persidangan dengan mudah dan tanpa rasa bersalah seolah-olah sumpah kepada Tuhan tidak ada artinya.

"Kami mohon agar yang mulia majelis hakim, sebagai wakil Tuhan punya hati
nurani dan dengan tegas menegakkan keadilan dan tidak membiarkan penegakkan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum karena Republik Indonesia adalah “Rechsstaat” atau Negara hukum dan apa yang kita lakukan di persidangan ini bukan hanya mengikat di dunia tetapi harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dikarenakan surat tuntutan jaksa diduga berisi keterangan palsu dan tidak
benar maka surat tuntutan secara hukum menjadi cacat hukum dan tidak sah.
Sidang akan dilanjutkan pada Senin ( 17/2/2020) dengan agenda replik.