Dewan Diminta Moratorium Proyek JIS

sammy
Dewan Diminta Moratorium Proyek JIS

Jakarta, HanTer - Kalangan DPRD DKI Jakarta diminta moratorium proyek Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jakarta Utara. Pasalnya, proyek itu menempati lahanyang sedang disengketakan, dan diklaim milik PT Buana Permata Hijau (BPH) oleh pengadilan negeri Jakarta Utara.

"Kita minta dewan agar menerbitkan rekomendasi penghentian pembangunan (JIS) karena status tanah sedang sengketa dan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan ini," ujar kuasa hukum PT BPH, Damianus Rejanaan di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, PT BPH telah dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 304 tahun 2017. Untuk itu, pihaknya akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dan masing-masing fraksi di DPRD DKI Jakarta, terkait proses pembangunan stadion BMW.

"Stadion itu dibangun di atas lahan milik PT BPH yang saat ini sedang dalam proses sengketa di Mahkamah Agung Rl. PT BPH pemegang hak atas tanah seluas 69.472 m2 yang terletak di RT 001/RW 005, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara," katanya.

Dia menuturkan, di atas sebagian tanah PT BPH tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai 314/Kelurahan Papanggo dan Sertipikat Hak Pakai 315/ Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Hal ini dianggap melawan hukum, sehingga berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 282/G/2018/PTUN-TKT.

"Saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi. Perlu kami sampaikan bahwa kedudukan PT BPH sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa, telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 304/PDT.G/2017/PN.]KT.UTR, tgl. 7 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

"Padahal status tanah saat ini masih dalam sengketa di Pengadilan. Berdasarkan fakta persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka ternyata sumber dana pembebasan lahan oleh BP3L Sunter yang kemudian dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan berasal dari APBD DKI Jakarta maupun APBN," ungkapnya.

Pembangunan

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, menjelaskan, stadion JIS memiliki kapasitas 82.000 penonton itu mengedepankan proses pembangunan ramah lingkungan dan berbasis teknologi informasi.

"Kita tidak boleh menggunakan solar diesel karena polusi udara dan suara, kita menggunakan listrik dari PLN dalam pengerjaan proyek ini. Selain itu, proyek ini semua menggunakan sistem digitalisasi. Jadi akan mudah bagi BPK dan pihak terkait melakukan audit," kata Dwi Wahyu.

#JIS   #stadion   #persija   #sepakbola