Revitalisasi Monas Sudah Sesuai Aturan, Tak Layak Jadi Polemik

Sammy
Revitalisasi Monas Sudah Sesuai Aturan, Tak Layak Jadi Polemik

Jakarta, HanTer - Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) tengah menuai sorotan. Meski, telah disebutkan bahwa revitalisasi ini sudah sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris minta agar orang-orang tidak menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang menimbulkan polemik.

Menurut Fahira, proyek revitalisasi Monas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Awalnya, Fahira menulis cuitan, "Jangan Salahkan Gubernur Anies Baswedan lah boy.. Revitalisasi Monas sudah sesuai Keppres 25/1995 - pahami ya."

Unggahan Fahira di akun Twitter pribadinya @fahiraidris ini telah mendapatkan 1.900 like dan 405 retweet hingga Minggu (26/1) sore.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat kawasan Monas menjadi terbuka seperti Lapangan Banteng. Sisi selatan Monas saat ini menjadi lokasi awal penataan.

Namun, ini justru menuai pro kontra dari berbagai pihak. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani pun meminta Monas dikembalikan seperti aslinya.

Sesuai Aturan

Adapun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan tugas dan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam konteks pengelolaan atau revitalisasi Monas. Saefullah mengatakan, kewenangan gubernur diatur dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

"Acuannya ke mana, tetap Keppres 25 tahun 1995, kita taat pada Keppres itu. Dalam pasal 6 Keppres itu disebutkan Gubernur sebagai Ketua Badan Pelaksana," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Saefullah menyatakan, dalam pasal 7 poin a dijelaskan bahwa Badan Pelaksana mempunyai beberapa tugas. Salah satu tugas yang diemban gubernur di antaranya ialah membuat rencana pemanfaatan ruang.

"Tugas yang kedua dikaitkan dengan sistem transportasi. Tugas yang ketiga tentang pertamanan. Kemudian arsitektur dan estetika bangunan. Kemudian ada juga pelestarian bangunan bersejarah dan fasilitas penunjang. Jadi sangat luas tugas gubernur dalam Keppres ini," lanjut Saefullah.

Merujuk Keppres Nomor 25/1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.

Pada awal 2019, Pemprov DKI menganggarkan pagu Rp147 miliar untuk program ini. Di akhir tahun, anggaran tersebut berubah menjadi Rp71 miliar karena dianggap tidak sanggup diselesaikan.

Dalam akun Instagram resmi Pemprov DKI disebutkan bahwa sayembara konsep penataan Kawasan Medan Merdeka merujuk pada Keppres yang sama. Berbagai fase pekerjaannya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

Kemudian, setiap perkembangan perencanaan, Gubernur harus melaporkan kepada Presiden. Dalam hal ini, Saefullah menyatakan Komisi Pengarah bertindak sebagai representatif pemerintah pusat.

Saefullah menuturkan bahwa Anies kerap berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait rencana revitalisasi Monas. Salah satu bentuk komunikasi ialah dengan mengikutsertakan Sekretariat Negara sebagai dewan juri dalam proses sayembara desain.