Sebut Adanya Temuan Sejumlah Masalah, Ketua Fraksi PDIP Minta Revitalisasi Monas Dihentikan

Sammy
Sebut Adanya Temuan Sejumlah Masalah, Ketua Fraksi PDIP Minta Revitalisasi Monas Dihentikan
Revitalisasi Monas (ist)

Jakarta, HanTer - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar revitalisasi Monas dihentikan menyusul ditemukannya sejumlah masalah. Adapun masalah yang dimaksud, mulai dari belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretaris Negara hingga dugaan pemalsuan dokumen PT Bahana Prima Nusantara (BPN), perusahaan pemenang tender revitalisasi Monas.

"Dari proses lelang, proyek revitalisasi Monas sudah nggak bener, makanya kalau diteruskan hasilnya jadi nggak bener. Mending distop dulu pengerjaannya," kata Gembong di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Gembong menjelaskan, pemerintah memiliki Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa, setiap perubahan harus atas seizin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemenseneg).

Tak hanya itu, Gembong juga mempersoalkan penebangan sekitar 190 pohon di area Monas sebagai bagian proses revitalisasi Monas.

Diketahui, pada awal 2019, Pemprov DKI menganggarkan Rp147 miliar untuk program ini. Di akhir tahun, anggaran tersebut berubah menjadi Rp71 miliar karena dianggap tidak sanggup diselesaikan.

Konstruksinya dimulai 12 November 2019 dengan masa pengerjaan sepanjang 50 hari dan sudah ada perpanjangan kontrak hingga pengerjaan tahun 2020.

Selain itu, Gembong juga menyoroti kredibilitas PT BPN. Salah satunya adalah tidak jelasnya alamat kantor.

Dari hasil penelusuran, PT BPN mempunyai dua alamat kantor. Pertama ialah berada di Jalan Nusa Indah No.33 Ciracas, Jakarta Timur. Rupanya, lokasi tersebut merupakan kantor virtual yang dikelola oleh Cahaya 33.

Sedangkan kantor lainnya beralamat di Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat,.

Berdasarkan sejumlah dokumen, ternyata PT BPN dalam kontrak kerjanya selalu mrmcantumkan alamat di Jalan Nusa Indah No.33 Ciracas, Jakarta Timur.

"Ini namanya nggak bener. Cek lagi dengan teliti. Alamat kantor beda-beda," ujar Gembong.

PT BPN juga ternyata berpengalaman melaksanakan proyek pertamanan. Perusahaan itu cuma bisa membangun gedung, seperti Masjid Agung di Sumatera Barat.

"Kalau tidak berpengalaman di bidang lanskap kok bisa dimenangkan perusahaannya. Ada apa nih?," tanya Gembong.

Informasi lainnya adalah, ada dugaan pemalsuan dokumen saat mengikuti proses lelang revitalisasi Monas.

"Kita tegas, revitalisasi Monas distop," pungkas Gembong.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menyatakan sempat ragu dengan pemenang proyek revitalisasi Monas, PT BPN.

"Saya tadinya mohon maaf sempat meragukan. Tapi kami lihat hasil kerjanya oh bisa kok," kata Heru Hermawanto usai mengikuti rapat bersama Komisi D DPRD DKI, Rabu (22/1/2020).

Menurut Heru, yang terpenting pemenang telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi peserta lelang. Syarat tersebut tertuang dalam Undang-undang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

"Syaratnya apa?. Itu semua dah dipenuhi belum? Ini kan misalkan kami ada pemenang lomba boleh dibatasi nggak wilayahnya? Di dalam penyedia jasa itu yang dibatasi adalah masalah cakupan kemampuannya, maka dengan nilai sekian maka usaha sekian yang boleh masuk, kurang lebih gitu," kata Heru.

Menurut Heru, hasil pekerjaan dari proyek yang pernah dilakukan PT Bahana Prima terbilang bagus. "Saya akui memang kalau soal pekerjaan bagus memang. Artinya mampu," ujarnya.

"Kalau kantor antara domisili dengan kantor (perwakilan berbeda). Masalahnya kalau ada kantor perwakilan. Kalau ada kantor perwakilan kan bisa mana saja," terangnya.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mengungkapkan alasan mereka memenangkan PT Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor proyek revitalisasi Monas.

Menurut dia, BPN menawarkan harga yang wajar dan memenuhi persyaratan perizinan.

PT BPN, kata Blessmiyanda, menawar harga Rp64 miliar dari harga perkiraan satuan (HPS) Rp71 miliar.

"Di samping itu penyedia harus memiliki kemampuan dasar untuk pengalaman sejenis dalam bangunan gedung dan likuiditas keuangan yang neracanya diaudit. PT Bahana ini memenuhi semua," kata Blessmiyanda.