Revitalisasi Kawasan Monas; Pemprov Robohnya Ratusan Pohon

zamzam
Revitalisasi Kawasan Monas; Pemprov Robohnya Ratusan Pohon

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai menghilangkan aset negara prihal rencana revitalisasi kawasan Monas dengan menebang ratusan pohon.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin. Menurutnya, pohon-pohon itu telah ditanam dan dirawat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Penebangan 190 batang pohon di Monas, itu jelas langkah mundur dalam pengelolaan lingkungan hidup Jakarta. Karena, hal itu merupakan tindakan menghilangkan aset Pemda berupa pohon yang nilainya bisa mencapai Rp9 juta per batang. Hal ini bisa berimplikasi pidana penggelapan aset," kata Ahmad di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Puput ini, kerugian penebangan pohon di Monas bisa mencapai 1,7 miliar rupiah. Terlebih, katanya, penebangan pohon itu bisa menurunkan Supply oksigen dan menurunkan daya serap karbondioksida di sekitar Monas.

"Juga bisa menciptakan intensitas heat island yang menyebabkan kawasan seputar Monas menjadi lebih panas. Dan terpenting, rencana revitalisasi Monas itu tak ada proses kajian dan publik hearing," ujar dia.

Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan bedah perkara penebangan pohon di Monas itu dengan beragam elemen masyarakat. Dari bedah perkara itu, ungkapnya, sangat dimungkinkan adanya gugatan baru untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Sangat mungkin (adanya gugatan). Dalam konteks GEG (good environmental governance), maka dalam melakukan kebijakan public yang sensitif demikian harus melalui kajian ilmiah dan meminta pendapat public melalui public hearing," tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyayangkan adanya penebangan pohon di Monas. Menurutnya, Jakarta butuh puluhan tahun untuk mendapatkan pohon besar dan memberi manfaat bagi warganya.

Dia berharap, revitalisasi Monas itu perlu ditinjau ulang. Dia menduga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kajian dan rencana induk terkait penataan kawasan Monas itu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.