Aksi Jaga Anies VS Tuntut Anies Mundur, Taufik: Mereka Belum Move On Kalah di Pilkada 2017

sammy
Aksi Jaga Anies VS Tuntut Anies Mundur, Taufik: Mereka Belum Move On Kalah di Pilkada 2017
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Massa dari berbagai elemen akan menggelar demonstrasi di Balai Kota. Massa yang akan berdemo terbagi dua, antara massa aksi yang menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan mundur dari jabatannya, sementara dipihak lain melakukan 'Aksi Jaga dan Kawal Anies'.

Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, M Taufik, menilai demo tersebut bentuk kecewa yang masih tersisa dari Pilgub DKI 2017.

"Kalau saya lihat, orang ini memang orang yang nggak move on karena kekalahan. Dia nggak sadari kalau kalah saat pilgub, begitu saja," ucap M Taufik di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Taufik, massa yang berencana demo itu tak memahami masalah banjir. Dia mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta akibat limpahan air dari sungai milik pemerintah pusat.

"Bukan soal lempar tanggung jawab. Soal 13 sungai bukan punya kita (Pemprov). Kalau mau tahu, kalau air sungai warna cokelat, kemudian di masyarakat (banjir) warnanya cokelat itu banjir dari sungai," kata Taufik.

"Saya pikir nggak paham orang itu. Tapi kan, dia demo silakan, tapi sambil harusnya memahami banjir itu bagaimana," tambahnya.

Taufik juga membela Anies yang disebut cuci tangan dari masalah. Baginya, banjir sudah terjadi di gubernur sebelum Anies.

"Nggak cuci tangan. Kalau banjir sejak zaman Joko Widodo (Jokowi) juga banjir. Zaman Ahok Istana kebanjiran. Iya, kan? Air mancur (Bundaran HI) kebanjiran. Ini kan orang nggak move on saja," ujar Taufik.

Siap Jaga Anies

Sementara itu, dalam merespons adanya demo yang menuntut mundurnya Anies dari jabatannya, anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, bersama ormas Bang Japar menyiapkan 'Aksi Jaga dan Kawal Anies'.

"Memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI untuk terus fokus kepada penanganan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir. Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya. Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang," kata Fahira di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Aksi Dewi Tanjung Cs dan Fahira Idris akan digelar bersamaan di depan Balai Kota pada pukul 14.00 WIB. Fahira berencana turun langsung bila tidak ada bentrok jadwal di DPD. Dia juga memastikan tak akan ada bentrokan massa dari dua aksi tersebut.

"Insya Allah nggak akan ada bentrokah. Tujuan Ormas Bang Japar untuk Jaga dan Kawal. Turut membantu mengamankan jalannya aksi," ujar dia.

"Antispasinya Bang Japar menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan dan UU yang berlaku. Jika ada pihak-pihak yang memprovokasi kita akan serahkan penanganannya kepada pihak keamanan," sambung Fahira.

Fahira mengatakan, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang. Dia menilai bencana banjir telah dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Anies.

"Terkait banjir kita harus paham konstruksi penyebab banjir Jakarta. Kita semua sama-sama pahamlah, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu. Termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat belum selesai hingga saat ini," ujar dia.

Menurut Fahira, masalah banjir di Jakarta sangat kompleks dan tidak tunggal. Ada beragam faktor yang harus diperhatikan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.

"Karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Faktor krusial lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air dan DKI Jakarta tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya. Dan jangan lupa banjir kemarin juga kita tidak dapat kesampingkan faktor cuaca," ujar dia.