DKI Bakal Keluarkan Dana Darurat Rp180 Miliar untuk Korban Banjir

Anugrah
DKI Bakal Keluarkan Dana Darurat Rp180 Miliar untuk Korban Banjir
Ilustrasi Banjir Jakarta

Jakarta, HanTer - Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap mengeluarkan dana darurat sekitar Rp180 miliar untuk korban banjir, menyusul pengajuan gugatan kelompok banjir Jakarta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri, Senin, mengatakan dana tersebut diambil dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD DKI Jakarta 2020 sekitar Rp180 miliar.

"Dana ganti rugi yang disiapkan diambil dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp188 miliar. Dana itu akan digunakan apabila dalam proses sidang gugatan 'class action' kalah di pengadilan," kata Edi di Balai Kota Jakarta.

Edi menyatakan dana ini memang disiapkan untuk cadangan apabila ada kebutuhan mendadak yang tidak terduga dan selama ini, dana ini memang belum dipakai untuk kebutuhan apapun.

Sehingga bisa digunakan apabila memang Pemprov DKI diminta pengadilan memberi ganti rugi kepada warga terdampak banjir.

Sebelumnya, dikutip Antara, kelompok masyarakat yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui mekanisme "class action" terkait banjir Tahun Baru 2020, menyatakan akan menyerahkan laporannya ke pengadilan pada Senin ini.

"Rencananya kami hari ini sekitar siang lah habis makan siang sekitar jam 14.00 WIB untuk memasukan gugatannya," kata Koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta Diarson Lubis saat dihubungi di Jakarta.

Jumlah yang menggugat Anies karena merasa dirugikan akibat banjir ini, kata Diarson, awalnya sebanyak 700 orang pelapor dan dari jumlah tersebut, diverifikasi data-datanya dan tersisa 270 laporan.

"Yang masuk ke kami kira-kita 700-an lah. Tapi dari situ yang lengkap setelah kami verifikasi datanya ada 270-an," tuturnya.

Untuk kerugian dari 270 penggugat ini, Diarson menyebut ditaksir mencapai Rp43 miliar, namun dia masih enggan merinci secara detil kerugian para pelapor tersebut.

"Rp43 miliar (kerugian) Iya tapi nanti aja itu setelah gugatan," ucapnya.

Gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, karena masalah banjir Jakarta yang menerjang sejumlah wilayah Jakarta pada 1 Januari 2020. Dokumen gugatan tersebut, disebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Diketahui, gugatan itu ke Pemprov DKI ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya Pemprov DKI juga sudah digugat terkait beberapa hal, seperti soal penggusuran warga Bukit Duri-Bidara Cina dan banjir 2007.

Pada gugatan penggusuran warga Bukit Duri, diakui dia, Pemprov DKI memang kalah. Namun pada saat gugatan banjir 2007, Pemprov DKI Jakarta menang di pengadilan.

"Jadi sebenarnya kita sudah pernah menghadapi gugatan 'class action' warga terdampak banjir ini dan kita menang," tutur Edi.