Diduga Ada Korupsi Dana Desa dan Proyek Fiktif di Bojonggede?

Safari
Diduga Ada Korupsi Dana Desa dan Proyek Fiktif di Bojonggede?
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Dugaan adanya oknum kepala desa yang melakukan tindak korupsi dana desa kembali terdengar. Kali ini kabar soal dugaan korupsi terjadi di salah satu desa di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten. Bogor, Jawa Barat.

Informasi yang beredar oknum kepala desa di Kecamatan Bojonggede diduga menggunakan dana desa tidak pada peruntukannya. Ada beragam modus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oknum kades tersebut. Di antaranya, triwulan (SILTAP) staff desa tidak pernah diberikan secara utuh sehingga selalu dipotong dengan alasan jumlah staff desa yang banyak.

"Sesuai dengan LPJ adalah Rp4.2 juta, tapi yang diterima Rp1.5 - 2,5 juta," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Selain itu, oknum kades tersebut diduga juga kerap melakukan pungutan liar (pungli) gotong royong para pedagang di wilayah Desa Bojonggede melalui LPM yang kegiatannya dilakukan setiap bulan. Proyek Taman Desa Lapangan Siaga juga tidak ada progresnya. Bahkan tidak ada pembangunan yang signifikan di Lapangan Siaga.

"Kalau masalah dugaan korupsi kisaran 10-20% dana desa. Kami masyarakat Bojonggede menilai dana desa itu untuk masyarakat bukan untuk pribadi, seperti yang Bapak Jokowi bilang anggaran tersebut dari rakyat untuk rakyat," ujarnya.

Namun realisasinya, dalam pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan. Anggaran kotaku diterima tidak sesuai anggaran. Sebagai masyarakat Bojonggede pihaknya berharap ada sanksi tegas yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat seperti KPK harus turun ke daerah untuk memantau, jika memang ada korupsi di desa tersebut. Di harapkan KPK harus segera sigap atas dugaan korupsi di Desa Bojonggede.

"Penggunaan dana desa tidak dimusyarawarahkan. Jika pun ada, musyawarah hanya dengan orang-orang terdekat dan pilihannya saja. Selain itu, sertifikat prona juga perlu pengawasan karena sampai sekarang belum jadi sertifikat, tapi masyarakat sudah dikenai biaya rata-rata Rp 1 - 1,5 juta per sertifikat," jelasnya.

Merespon hal itu, Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, dana desa yang peruntukannya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat maka harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa maka harus segera diperiksa, siapa yang menyalahgunakan dan memanfaatkan dana desa tersebut.

"Apalagi jika adanya dugaan pemotongan pemotongan dana, maka jelas tidak manusiawi itu," ujarnya dalam keterangan resminya kepada wartawan.

Arifin menegaskan, jika benar ada anggaran fiktif di Desa Bojonggede seperti proyek taman yang tenyata tidak ada serta pemotongan honor staf desa dengan kisaran Rp1,5 - 2,5 juga maka hal tersebut sangat berbahaya untuk kelangsungan pembangunan desa. Oleh karena itu oknum yang bertanggungjawab di desa tersebut harus segera diperiksa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kami berharap jika oknum tersebut memang bersalah, dapat diberikan hukuman yang maksimal," tegasnya.

Bantah Korupsi

Dikonfirmasi, Dede Malvina membantah melakukan korupsi. Menurutnya, dugaan korupsi Siltap merupakan isu lama yang sejak tahun 2017 menjadi isu fitnah bagi dirinya. Selain itu jika ada potongan, tentunya para staf desa tidak mau lagi bekerja di Desa Bojonggede. Nyatanya, saat ini mereka masih nyaman bekerja di Desa Bojonggede.

"Insya Allah, nanti pasti akan ada exspos kinerja tahunan desa sebagai acuan transparansi," ujar Dede dalam pesan Whatsapp, Senin (30/12/2019) malam.