Pemprov DKI Akan Lakukan Evaluasi, FPI Temukan Kondom dan Minuman Keras Di Gelaran DWP

sammy
Pemprov DKI Akan Lakukan Evaluasi, FPI Temukan Kondom dan Minuman Keras Di Gelaran DWP
Istimewa

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang juga disebut Front Pembela Islam (FPI)  ditemukan minuman keras hingga alat kontrasepsi (kondom) di lokasi acara.

"Sudah lewat itu ah (acara DWP). Saya belum disampaikan evaluasi. Ya nanti kami cek, kami evaluasi bareng," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Diinformasikan sebelumnya, FPI mengklaim menemukan benda-benda haram di lokasi DWP, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai dari minuman keras, hingga kondom.

"Minuman keras, kondom, dan beberapa lainnya. Barangnya ada sama kami," ucap Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman saat dimintai konfirmasi wartawan.

Munarman menyatakan temuan itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Temuan itu disampaikan saat FPI menyampaikan penolakan terhadap acara DWP kepada Anies.

"FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI Jakarta pada Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti-bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP," katanya.

Dalam pertemuan dengan Anies, Munarman mengatakan sempat meminta agar kegiatan bersifat hedonisme itu tak lagi diberi izin. Diketahui, FPI memprotes Pemprov DKI mengizinkan digelarnya DWP.

Selain itu, FPI memprotes pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum yang memenangi kategori Nominasi Hiburan &Rekreasi-Klab Malam & Diskotek.

"Kami sudah menyampaikan agar kegiatan hura-hura hedonisme dan maksiat tersebut tidak lagi diberi izin oleh Dinas Pariwisata," kata Munarman.

Perilaku Oknum

Munarman sekaligus mengingatkan Anies prihal oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ia menyatakan, pihaknya mendukung Anies untuk membersihkan oknum-oknum tersebut.

"Kita juga mendapat informasi bahwa ada banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan izin kegiatan dan izin hiburan malam berkedok pariwisata. Jadi kita dukung gubernur untuk membersihkan oknum-oknum tersebut agar tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya," ungkap dia.

Sebelumnya, FPI memprotes kebijakan Pemprov DKI terkait Colosseum dan DWP. Ormas menyebut kedua kebijakan tersebut sebagai 'maksiat friendly'.

"Pertama, izin terhadap kegiatan yang di dalamnya terdapat atau memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat, namun berkedok wisata hiburan, termasuk penyelenggaraan DWP," tulis pernyataan sikap FPI yang diterima dari Sekretaris Umum FPI, Munarman, Senin (16/12).

Untuk diketahui Pemprov DKI Jakarta mengatakan DWP memberikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pada pertunjukan terakhir tahun 2017, DWP memberikan pemasukan senilai Rp10 miliar. Selain itu, DWP membuat Jakarta salah satu destinasi wisata unggulan.

Pihak Pemprov pun menyadari adanya pihak yang menolak pentas musik DWP. Bahkan, sempat menyebut adanya pertemuan antara pihak panitia acara dengan beberapa kelompok yang menolak.

"Mereka ada beberapa kali pertemuan yang sudah kita monitor dan berkomunikasi dengan teman-teman yang berseberangan dengan DWP ini," ucap Alberto Ali. 

Menolak

Sebelumnya, Ormas Islam yang tergabung dalam Masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu (MMKB), Kamis (14/12/2017) melakukan aksi damai penolakan acara WDP di depan Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selain MMKB, sejumlah ormas Islam yang akan terlibat dalam aksi damai menolak DWP adalah Majlis Ta’lim Kemayoran, Gemais Betawi, Garda FBR, Lakri, IKBMK, Formasi, PWB, Laskar Pembela Islam serta Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu disampaikan Suhadi, Dewan Penasehat LBH Bang Japar Kecamatan Kemayoran, Rabu (13/12/2017).  Menurut Suhadi,  DWP tidak sesuai dengan norma agama serta budaya.Selain itu DWP juga bisa merusak akhlak generasi muda. “DWP juga berbau maksiat,” kata Suhadi.

Sikap sebaliknya dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang menilai gelaran DWP tidak perlu dilarang. Sandi beralasan, ada dampak positif dari gelaran festival musik genre elektronik atau Electronic Dance Music (EDM) memberi dampak positif bagi perekonomian warga Jakarta.

#DWP   #Anies   #fpi