Kantongi Sertifikat Malah Dieksekusi, Warga Cimanggis Gruduk PN Depok

Danial
Kantongi Sertifikat Malah Dieksekusi, Warga Cimanggis Gruduk PN Depok
Ilustrasi PN Depok

Jakarta, HanTer - Sejumah warga Mahkota Cimanggis mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Depok, untuk melaporkan pengembang perumahan, Selasa (10/12/2019).

Ironisnya, warga yang telah membayar tiap hunian dan mengantongi Sertifikat Hak Milik, malah terancam akan disita dan diusir oleh negara.

Salah satu warga yang melapor, Erik Graha Sihombing, mengaku sejak 2013, ia dan puluhan warga lainnya telah membayar sejumlah uang. Baik dilakukan secara KPR, tunai bertahap maupun dengan tunai keras melalui pihak perbankan ternama.

Namun, pada akhir 2019, mendadak ada penetapan eksekusi untuk seluruh unit rumah di perumahan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok.

"Ternyata tanah yang dibangun developer tengah bersengketa dengan empat pemilik tanah sebelumnya," kata Erik.

Para korban mengaku telah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak terkait. Sayangnya, sambung Erik, keempat orang pemilik tanah meminta warga agar mencabut sita eksekusi yang telah diajukan mereka dengan Nomor 14/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN/DPK

"Intinya warga ingin menuntut haknya. Kalau diantara pengembang dan pemilik tanah ada sengketa, kami tidak di posisi itu. Mereka kan yang buat perjanjian, kita kan tidak dilibatkan," jelasnya.

Erik pun menyayangkan alasan yang digunakan pemilik tanah sebelumnya untuk mengesekusi puluhan rumah warga. Yaitu mengenai sahnya transaksi jual beli.

"Ada logika yang keliru, mereka meminta pembayaran pajak PPN kepada PT Duta Tunas Mandiri, selaku developer. Lalu, mengapa pemilik tanah sebelumnya justru meminta sita terhadap aset yang nyatanya sudah dijual kepada warga. Ini menunjukan secara nyata pemilik tanah sebelumnya, sesungguhnya mengakui sahnya transaksi jual beli di antara mereka," pungkasnya.

Untuk diketahui, sedikitnya 22 warga di perumahan Mahkota Cimanggis melayangkan perlawanan dan upaya hukum atas sita eksekusi yang telah dilakukan PN Depok. Belakangan, permohonan itu diajukan oleh empat pemilik tanah sebelumnya.