DPRD:Jangan Jadikan BUMD DKI Ladang Kepentingan Pribadi

sammy
DPRD:Jangan Jadikan BUMD DKI Ladang Kepentingan Pribadi

Jakarta, HanTer - DPRD DKI menaikkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Rp9,867 triliun. Padahal, hasil revisil Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, Pemprov DKI mengurangi menjadi Rp8,037 triliun, sebelumnya Rp9,757 triliun.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, menilai, besaran anggaran yang diterima BUMD tersebut diharapkan mampu menjadikan BUMD perusahaan besar dan menguntungkan.

"Saya rasa apa yang sudah diputuskan harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Para pemimpin di BUMD sekarang sudah saatnya merubah mindset dalam pengelolaan perusahaan besar," ujar Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

"Penyertaan modal dari Pemprov DKI jangan dijadikan ladang bagi pengelola BUMD untuk cari keuntungan pribadi karena berpikir BUMD milik negara," tambahnya.

Menurut Gilbert, ke depan Gubernur DKI harus mampu memilih pemimpin BUMD yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. tidak boleh lagi ada pimpinan BUMD dipilih berdasarkan kedekatan dan KKN.

"Saya kira sudah waktunya Anies memilih para pemimpin BUMD berdasarkan kinerja mereka. Jangan dipilih atau diletakan hanya berdasarkan kedekatan dan KKN," jelas Gilbert.

Lebih lanjut Gilbert menambahkan, untuk menjadikan BUMD menyumbang devide buat PAD seharusnya pengelolaan dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Selain itu sudah saatnya, jelas Gilbert keberadaan BUMD harus dalam wadah yang disebut holding.

"Saat ini, BUMD sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional murni pengusaha. Dengan begitu, seorang yang profesional akan mengerti mana yang harus untung dan mana kegiatan itu akan rugi," jelas Gilbert.

"Pemprov DKI harus membangun holding BUMD DKI. Holding tersebut nanti di pimpinan oleh seseorang yang mampu memberikan tekanan kepada dirut-dirut BUMD untuk mendapatkan hasil dari perusahaan itu," jelasnya.

"Yang terjadi sekarang adalah, BUMD hanya diawasi oleh BP BUMD yang di isi oleh para ASN. Mana mungkin ada pengawasan kalau di awasi oleh mereka-mereka juga," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI memberikan subsidi kepada 7 BUMD dalam pagu anggaran 2020 mencapai. Subsidi yang diberikan tersebut antara lain, pada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp3,21 triliun.

Subsidi transportasi angkutan perkeretaapian MRT Jakarta untuk PT MRT Jakarta Rp672 miliar dan subsidi transportasi angkutan perkeretaan LRT Jakarta untuk PT Jakarta Propertindo Rp327 miliar.