Sambangi Balai Kota, Sinergi Kawal BUMN Minta Anies Selesaikan Sengkarut di Pelabuhan Marunda

Sammy
Sambangi Balai Kota, Sinergi Kawal BUMN Minta Anies Selesaikan Sengkarut di Pelabuhan Marunda
Sinergi Kawal BUMN meminta Anies Baswedan untuk turut menyelesaikan sengkarut di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

Jakarta, HanTer - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Sinergi Kawal BUMN mendatangi Kantor Gubenur DKI Jakarta, Balai Kota, Jum'at (29/11/2019). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk turut menyelesaikan sengkarut di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

"Kami memohon Pak Anies yang merupakan pemimpin tertinggi di DKI Jakarta ini turun tangan langsung menyelamatkan aset milik Pemerintah di Pelabuhan Marunda. Karena sebetulnya lahan itu hak PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di mana 26 persen sahamnya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Koordinator Sinergi Kawal BUMN, Abdul Rohim, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, permasalahan di Pelabuhan Marunda itu disebabkan karena konsensi lahan itu dialihkan ke Perusahaan Swasta PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) dengan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 antara PT. KCN dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda.

"Perjanjian Konsesi tersebut menghilangkan peran negara melalui Perusahaan BUMN PT. KBN-Persero untuk merumuskan kebijakan (beleid), termasuk melakukan pengaturan (regelen daad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheer daad), dan melakukan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

Dia menegaskan, konsesi yang dilaksanakan secara langsung selama 70 tahun berpotensi menghilangkan peran negara untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan terhadap Perjanjian Konsesi tersebut. Bahkan aset negara tersebut bisa hilang karena beralih penguasaan nya kepada Perusahaan Swasta PT. KCN cq. PT. KTU.

"Berdasarkan kajian tersebut, kami merasa miris jika aset negara sampai lepas dan dikuasai pihak lain dengan cara-cara jahat. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami himpun, PT. KCN sejak 2015 hingga saat ini lalai dalam menunaikan kewajiban terhadap Pemegang Saham dalam hal ini PT. KBN terkait setoran dividen yang tak pernah diberikan," ungkapnya.

Bahkan, katanya, BPKP dan auditor independen menyebutkan bahwa ada potensi kerugian negara sebesar Rp 85 triliun akibat konsesi itu. Apalagi, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat perintah bongkar atas proyek pelabuhan Marunda itu.

"PT. KCN telah melakukan pembohongan publik dengan memasang plang pada Gerbang Masuk Dermaga Marunda dengan Keterangan Proyek Strategis Nasional. Padahal, PSN (proyek strategis nasional) harus tertuang dalam Perpres. Yang kita ketahui bersama, bahwa Proyek Strategis Nasional era pemerintahan Presiden Jokowi tertuang dalam Perpres Nomor 58 tahun 2017," imbuhnya.

Sementara Juru Bicara Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengatakan, dengan berbagai alasan tersebut Sinergi Kawal BUMN meminta Gubernur DKI Anies Baswedan agar turun tangan langsung menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah dalam hal ini lahan Pelabuhan Marunda.

"Harapan kami, dengan turut sertanya Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, persoalan ini segera terselesaikan dengan tuntas sehingga potensi kerugian yang ditanggung PT. KBN yang saham Pemprov DKI Jakarta sebesar 26 persen dapat terbantu," tutur Willy.