Tak Dapat Akses, Penghuni Lodan Center Layangkan Gugatan ke Pengelola

Sammy
Tak Dapat Akses, Penghuni Lodan Center Layangkan Gugatan ke Pengelola

Jakarta, HanTer - Penghuni rumah toko (Ruko) di kawasan Lodan Center, Ancol, Jakarta Utara melayangkan gugatan kepada PT Perkasa Internusa Mandiri sebagai pengembang dari kawasan ruko tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Gugatan itu dilakukan lantaran penghuni tak bisa diberikan akses masuk setelah menunda bayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL)

Kuasa Hukum Penggugat Daniel Hutabarat, mengatakan, klien nya selalu membayar IPL di kawasan Lodan Center selalu rutin tiap bulan. Namun, fasilitas perparkiran tak diberikan secara maksimal oleh pengelola.

Sehingga, kliennya pada akhirnya menunda pembayaran IPL tersebut hingga akhirnya akses masuk dan parkir tidak diberikan kendaraan dipersulit.

"Walaupun IPL belum dibayar kunci itu tidak boleh diblockir harus tetap masuk karena apa itu tanah hak milik kita, kita berhak untuk masuk. Apabila itu dicabut akan ada pelanggaran hak asasi manusia karena tidak bisa masuk ke rumah sendiri. Kemudian di komersilkan menjadi perjam dia masuk ke dalam rumahnya sendiri," kata Daniel usai menjalani sidang di PN Jakut, Rabu (27/11/2019).

Daniel juga mengatakan, pihaknya melakukan gugatan karena merasa PT Perkasa Internusa Mandiri melakukan pengelolaan kawasan tersebut secara ilegal. Hal ini kata dia merajuk pada Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Ia mengaku, kliennya merasa di mendapat perlakuan yang berbeda dari pengelola. Sebab, ada beberapa warga lain yang juga penghuni namun telat membayarkan tetap mendapat akses.

"Kronologisnya sudah bermusyawarah dengan supervisor tapi mereka tidak menanggapi malah mereka istilahnya menangtang dalam cara apapun mereka (pengelola, red) ikut. Itu aja," katanya.

Dia berharap dari hasil sidang ini pengelola mampu mengembalikan akses masuk dan parkir ke rumahnya. Tak hanya itu, dia juga meminta pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Pengelolaan itu harus diserahkan kepada pemda karena dia sudah tidak ada kewenangan, apabila pengelola developer sudah selesai melakukan pembangunan semua utilitas umum, jalan umum, semua harus diberikan kepada pemda nah itu belum diserahkan," tutupnya

Adapun, kata Daniel, agenda hari ini mendengarkan keterangan para saksi terkait perkara tersebut. Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini.

Sidang selanjutnya, lanjut Daniel, pihaknya akan menghadirkan tiga orang saksi dengan agenda menggali keterangan. Saksi yang dibawa penggugat nantinya sebanyak 3 orang, 1 diantaranya saksi ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Indonesia.

Adapun sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#Lodan   #pengelola   #penghuni   #