William Dilaporkan ke BK DPRD DKI

sammy
William Dilaporkan ke BK DPRD DKI
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dilaporkan ke BK DPRD DKI (ist)

Jakarta, HanTer - Ricuh perihal anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar berbuntut pelaporan kepada Badan Kehormatan (BK). Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dianggap melanggar kode etik.

Adapun pelaporan tersebut dilakukan salah seorang warga DKI Jakarta bernama Sugiyanto.

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial. Sedangkan rencana KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta," ucap Sugiyanto saat melapor ke BK DPRD DKI, Senin (4/11/2019).

Sugiyanto yang ditemui oleh Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi, mengaku keberatan William mengadakan konferensi pers soal temuan anggaran tersebut. Akhirnya, pembahasan anggaran lem Aibon ramai dibahas oleh masyarakat.

"Akibat dari publikasi tersebut oleh Bapak William di media sosial dan dilakukan konferensi pers, maka menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat ini," kata Sugiyanto.

Baginya, tindakan William juga menimbulkan citra negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies, menurut Sugiyanto, diidentikkan sebagai sosok pemimpin yang tidak transparan.

"Gubernur Anies Baswedan seolah-olah tidak transparan dan tidak becus dalam mengontrol usulan anggaran KUA-PPAS. Padahal Gubernur Anies Baswedan telah melakukan kontrol dan pengarahan," kata Sugiyanto.

Sementara itu, Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi yang telah menerima laporan tersebut, menegaskan akan menindaklanjuti persoalan itu.

"Kita akan tindaklanjuti pengaduannya, kita akan bahas. Besok Selasa (5/11/2019) akan saya rapatkan di badan kehormatan, besok rapat," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Menurut Achmad, rapat Badan Kehormatan akan mengirimkan hasil rapat untuk diputuskan oleh pimpinan Dewan.

"Keputusan di tangan pimpinan Dewan. Badan Kehormatan tidak putuskan itu. Hasil rapat diberikan pada pimpinan Dewan," ucap Achmad.

#DPRD   #DKI   #psi   #anggaran