KPK Siap Bantu Pencegahan Mark Up RAPBD DKI 2020

safari
KPK Siap Bantu Pencegahan Mark Up RAPBD DKI 2020

Jakarta, HanTer - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa fungsi pengawasan anggaran dari DPRD dinilai sangat penting, terlebih fungsi legislatif adalah sebagai mitra untuk menjalankan sistem pengawasan tersebut.

Hal ini dikatakan Febri menanggapi polemik anggaran Rp82 miliar untuk lem aibon dan Rp124 miliar untuk bolpoin dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) DKI 2020.

"DPRD sejatinya memiliki tiga fungsi yakni regulasi pembuatan aturan, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi ketiganya harus dilakukan secara seimbang sehingga jika ada persoalan yang terindikasi sejak awal terkait dengan anggaran bisa langsung diminimalisir," ujar Febri, Minggu (3/11/2019).

Febri menyatakan tak menutup kemungkinan lembaga antirasuah membantu dalam upaya pencegahan korupsi anggaran. Sehingga kasus korupsi bisa ditekan atau dihilangkan.

"Terkait dengan peran KPK, KPK tentu dalam konteks tugas pencegahan sangat terbuka jika ada misalkan kebutuhan-kebutuhan meminimalisir tipikor dalam konteks pencegahan itu," ujarnya.

Diketahui penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020 kerap menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pasalnya, ditemukan banyak kejanggalan. Setidaknya, munculnya lima anggaran fantastis, yakni anggaran pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, influencer Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,3 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, dan pembelian komputer Rp121 miliar.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting tersebut dinilai bukanlah anggaran yang sebenarnya.

Terkait hal itu, polemik prihal sistem e-budgeting pun merebak.

Munculnya anggaran2 fantastis tersebut disebut Gubernur Anies merupakan warisan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan Anies menegaskan tidak akan mewariskan sistem ini ke penerusnya.

KPK Siap Bantu Pencegahan
Mark Up RAPBD DKI 2020


Jakarta, HanTer - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa fungsi pengawasan anggaran dari DPRD dinilai sangat penting, terlebih fungsi legislatif adalah sebagai mitra untuk menjalankan sistem pengawasan tersebut.

Hal ini dikatakan Febri menanggapi polemik anggaran Rp82 miliar untuk lem aibon dan Rp124 miliar untuk bolpoin dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) DKI 2020.

"DPRD sejatinya memiliki tiga fungsi yakni regulasi pembuatan aturan, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi ketiganya harus dilakukan secara seimbang sehingga jika ada persoalan yang terindikasi sejak awal terkait dengan anggaran bisa langsung diminimalisir," ujar Febri, Minggu (3/11/2019).

Febri menyatakan tak menutup kemungkinan lembaga antirasuah membantu dalam upaya pencegahan korupsi anggaran. Sehingga kasus korupsi bisa ditekan atau dihilangkan.

"Terkait dengan peran KPK, KPK tentu dalam konteks tugas pencegahan sangat terbuka jika ada misalkan kebutuhan-kebutuhan meminimalisir tipikor dalam konteks pencegahan itu," ujarnya.

Diketahui penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020 kerap menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pasalnya, ditemukan banyak kejanggalan. Setidaknya, munculnya lima anggaran fantastis, yakni anggaran pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, influencer Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,3 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, dan pembelian komputer Rp121 miliar.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting tersebut dinilai bukanlah anggaran yang sebenarnya.

Terkait hal itu, polemik prihal sistem e-budgeting pun merebak.

Munculnya anggaran2 fantastis tersebut disebut Gubernur Anies merupakan warisan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan Anies menegaskan tidak akan mewariskan sistem ini ke penerusnya.

#KPK   #Bantu   #Pencegahan   #Mark   #UP   #RAPBD   #DKI