Pemprov DKI Jakarta Sukses Turunkan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Anugrah
Pemprov DKI Jakarta Sukses Turunkan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Rumah Aman diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Program Rumah Aman, dituangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap berupaya melakukan pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui beberapa program yang dicanangkan. Bahkan melalui beberapa program tersebut, Pemprov DKI sukses menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.

Salah satu program yang dilakukan, salah satunya adalah program Rumah Aman. Program Rumah Aman merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Rumah Aman diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Program Rumah Aman, dituangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

Di tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 2 Rumah Aman. Sementara pada tahun 2019, jumlah tersebut bertambah menjadi 4 Rumah Aman, yang telah melayani 39 perempuan dan anak.

"Rumah Aman ini juga didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 jam," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Selain mendirikan Rumah Aman, Pemprov DKI juga telah membentuk Forum Anak Jakarta. Forum tersebut bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 19 pos pengaduan, berlokasi di sejumlah Ruang Publik Terpadu dan Ramah Anak (RPTRA) dan rusun.

Jumlah pos pengaduan ini bertambah, sekarang berjumlah 19 lokasi dari sebelumnya tersebar di 12 lokasi saja. Tiap pos terdapat tiga (3) orang tenaga pendamping, yaitu pendamping korban, psikolog, dan paralegal. Berikut Lokasi Pos Pengaduan DKI Jakarta:

RPTRA Harapan Mulia

RPTRA Rustanti (diganti ke Pulo Gundul)

RPTRA Rusun Muara Baru

RPTRA Marunda

RPTRA Rusunawa Pesakih

RPTRA Utama

RPTRA Kalijodo

RPTRA Kemandoran

RPTRA Flamboyan

Rusunawa Pulo Gebang

Rusun Cipinang Besar Selatan

Rusun Griya Tipar

Pos Kembangan Utara

Pos Tegal Alur

Pos Jati Pulo

Pos Ciracas

Pos Pinang Ranti

Pos Pejaten Timur

Pos Ciganjur

Diapresiasi

Melalui data Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada 2018 sebanyak 1.769 orang. Jumlah tersebut terus turun hampir 50 persen pada 2019, tepatnya 835 orang per 26 September 2019.

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi jumlah kekerasan pada anak selama dua tahun belakangan ini.

"KPAI mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta terkait angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di DKI Jakarta yang menurun tahun 2019 ini," kata Retno Listyarti di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Retno menilai, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan. Baik di masyarakat maupun di sekolah.

Dalam hal ini, kita selaku masyarakat dapat berperan untuk menekan angka kekerasan anak dan perempuan dengan melaporkan ke call center 112 atau UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Dinas PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.