Bocorkan Anggaran APBD DKI yang Belum Dibahas, Politisi PSI Ditegur Wakil Ketua Komisi A DPRD

Sammy
Bocorkan Anggaran APBD DKI yang Belum Dibahas, Politisi PSI Ditegur Wakil Ketua Komisi A DPRD

Jakarta, HanTer - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya, kerap mendapat kritik dari berbagai kalangan prihal tindakannya yang membocorkan rencana anggaran Lem Aibon senilai Rp82,8 miliar dalam RAPBD ke publik melalui media sosial.

 

Salah satunya, teguran datang dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Inggard Joshua. Inggard meminta agar William menjaga tata krama dan marwah dewan.

 

Menurut Inggard, anggota dewan bisa menyuarakan ke publik apabila sudah dibahas terlebih dahulu di internal dewan.

 

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi, aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," kata Inggard dalam rapat anggaran Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

 

Inggard mengingatkan, jangan sampai nantinya belum melakukan pembahasan, namun sudah ramai di media.

 

Politikus Gerindra itu berharap anggota DPRD benar-benar menggunakan forum internal untuk berdebat soal anggaran. Dia tidak ingin anggota DPRD justru malah berdebat di ruang publik.

 

"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," tegasnya.

 

Menurut Inggard, data yang disebar oleh William itu masih berupa pengajuan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setiap pertanyaan dari masing-masing anggota dewan diharapkan bisa diutarakan di rapat agar tidak meninggalkan prasangka buruk.

 

"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tv. Boleh aja. Tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," jelas dia.

 

Inggard kembali mengingatkan, William adalah anggota DPRD debutan. Dia ingin William benar-benar memposisikan Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra kerja.

 

Jika ada hal yang perlu diklarifikasi, sebaiknya memanggil Pemprov DKI Jakarta dulu untuk bisa dibicarakan bersama.

 

"Anda kan baru disini apalagi masih muda kan saya berharap komisi A jangan terlalu maju tapi enggak punya arah yang jelas. Kalau perlu kita ngomong di dalam jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini. Saya ingatkan saudara kecuali, kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silahkan. Jangan sampai kita tuduh-menuduh. Tidak baik," tutup dia.

 

Diketahui sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya membocorkan kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta melalui media sosial. Anggaran yang dia sorot yakni, rencana pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.

 

Kejanggalan tersebut, berujung pada perhatian publik. Sehingga, menimbulkan polemik.

 

Perbaiki Sistem

 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, meminta agar sistem e-Budgeting di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera dilakukan perbaikan atau disempurnakan. Amir mengatakan, e-Budgeting lama memiliki banyak kelemahan.

 

Terutama, lanjut dia, dari sisi aspek pengawasan, monitoring dan peringatan. Sehingga, kuat diduga ada oknum yang bisa menyelipkan anggaran tidak proporsional.

 

"Ini pernah terjadi pada APBD Perubahan Tahun 2014 terkait Rumah Sakit Sumber Waras dan tanah di Cengkareng Barat," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

 

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu memberikan perhatian serius terhadap perbaikan sistem e-Budgeting ini.

 

"Saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan dari PSI sudah juga diingatkan Pak Gubenur kepada Organisasi Perangkat Daerah saat memberikan pengarahan pada 23 Oktober 2019," terangnya.

#Dprd   #dki   #psi   #apbd   #dki