NasDem DKI Sarankan Anies Buka Anggaran ke Publik Guna Redam Polemik

Sammy
NasDem DKI Sarankan Anies Buka Anggaran ke Publik Guna Redam Polemik
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Wibi Andrino (ist)

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan agar membuka anggaran kepada publik sejak dini. Pembukaan anggaran tersebut dinilai dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat.

"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Wibi menjelaskan, sejak awal NasDem sudah meminta Gubernur Anies untuk membuka anggaran tersebut. Bahkan, dirinya mengaku sempat bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihal keterbukaan anggaran yang belum final.

Menurut Kemendagri, lanjut Wibi, keterbukaan anggaran yang belum final menjadi hak dari masing-masing daerah.

"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepadal staf kemendagri saya bertanya apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUAPPAS?. Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika KUAPPAS memang wajib dibuka," ujar dia.

Wibi mengingatkan bahwa, Jakarta bukanlah hanya milik orang Jakarta. Jakarta adalah role model dan milik seluruh rakyat di Indonesia. Karenanya rakyat perlu tahu untuk membantu menyisir anggaran.

"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," tegas dia.

Terakhir, ia meminta agar semua pihak tak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet.

Ia menegaskan, Fraksi NasDem siap untuk membahas anggaran secara detail. Bahkan, Wibi mengatakan Fraksi NasDem siap jika nantinya ada tunjangan yang telat akibat keterlambatan anggaran.

"Kita akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kita dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," tutup dia.

Diketahui hingga kini DPRD DKI masih membahas anggaran bersama eksekutif. Adapun batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan anggaran adalah per 30 November 2019.

#Wibi   #nasdem   #dki   #anies   #anggaran   #gubernur   #publik