Tanah Digusur TNI, Warga Jati Karya Ngadu ke Komnas HAM

Safari
Tanah Digusur TNI, Warga Jati Karya Ngadu ke Komnas HAM

Jakarta, HanTer - Enam warga Kampung Kali Manggis RT 01/03, Jati Karya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengadu ke Komnas Hak  Asasi Manusia (HAM), Jakarta. Enam warga ini mewakili 600 warga yang tanahnya seluas 48,5 hektar diklaim milik Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal surat - surat kepemilikan tanah sudah dipegang oleh 600 warga tersebut.

H Danny Bahdani, kuasa hukum 600 warga mengatakan, bukti kepemilikan tanah oleh 600 warga juga telah dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Bekasi dengan nomor 199/pdt.G/2000/PN.Bekasi. Bahkan Mahkamah Agung (MA) melalui keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 218PK/Pdt/2008 juga menyatakan tanah 48,5 hektar milik 600 warga Kampung Kali Manggis RT 01/03, Jati Karya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Tapi saat ini di antara pemilik tanah itu ada yang bangunannya dibongkar o0leh TNI. Bahkan saat kami melaporkan ke Komnas HAM hari ini ada rumah pemilik tanah yang bangunannya juga dibongkar," ujar H Danny Bahdan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut H Danny, saat Menteri Pertahanan (Menhan) dijabat Ryamizard Ryacudu dalam rapat dengan Tim 12 yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tanah menyatakan jika tanah Jati Karya milik masyarakat maka harus kembalikan. Tapi Tim 12 diduga ditunggangi oknum yang mengaku membebaskan tanah Jati Karya tahun 1974. Padahal surat - surat pembebasan tanah tersebut diduga kuat palsu. 

"Karena pemilik tanah sudah meninggal dunia sejak tahun 1942 sampai 1972," ungkapnya. 

Danny pun berharap dengan diangkatnya Prabowo Subianto menjadi Menhan maka dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang dimiliki 600 warga. Apalagi kepemilikan tanah oleh 600 warga juga telah dikuatkan oleh keputusan PN Bekasi dan PK Mahkamah Agung (MA). Sehingga kepemilikan tanah Jati Karya oleh 600 warga adalah sah.

Sementara itu pegawai Komnas HAM mengatakan, atas pengaduan oleh 6 warga Jati Karya maka Komnas HAM akan menindaklanjutinya. Apalagi sebelumnya warga Jati Karya juga telah mengadu ke Komnas HAM. Saat ini status dari laporan warga Jati Karya juga dalam pemantauan para anggota Komnas HAM.

Selain mengadu ke Komnas HAM, 600 warga tersebut juga telah mengadu ke 17 lembaga lainnya. Di antaranya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menes TNI dan Ombusman, DPR, MA, KPK, KY. Bahkan dalam waktu dekat 600 warga Jati Karya juga akan melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta.

Permasalah tanah yang dimiliki 600 warga itu berawal ketika tahun 2000 PT Wijaya Perdana melakukan pembangunan rumah di tanah warga tersebut. Merasa haknya dirampas maka warga mengajukan gugatan ke PN Bekasi. Tahun 2001 PN Bekasi memutuskan tanah tersebut milik warga Jati Karya dan dikuatkan dengan PK dari MA.  

Tapi tiba-tiba pertengahan tahun 2019 sebagian tanah milik warga Jati Karya tersebut dipagar oleh TNI. Selain itu juga TNI menyurati warga yang ada di dalam pagar untuk melakukan pembongkaran. Surat perintah bongkar ditandatangani oleh Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI Ribert N Dnona. Sementara pelaksana pembongkara adalah Kapten inf Acep Wawan Setiawan yang menjabat sebagai Kaurlif Sipam Mabes TNI.