Awas, Salah Injak Jalur Sepeda Kena Tilang dan Denda Rp500 Ribu

sammy
Awas, Salah Injak Jalur Sepeda Kena Tilang dan Denda Rp500 Ribu

Jakarta, HanTer - Kurangnya sosialisasi jalur khusus sepeda dinilai memicu beragam pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat. Terlebih, sanksi tilang dengan denda sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara selama dua bulan mengancam para pelanggar bila melintasi marka jalur khusus sepeda.

Menanggapi beragam keluhan tersebut, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Christianto, meyakinkan masyarakat agar tidak khawatir. Sebab, terdapat tiga jenis marka jalur khusus sepeda yang dapat dengan mudah diperhatikan.

Marka jalur khusus sepeda pertama disebutkannya berupa garis solid lurus. Garis yang memanjang di sepanjang jalur khusus sepeda itu membatasi pengendara bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih untuk tidak melintas.

Marka selanjutnya adalah marka hijau yang dilengkapi dengan lukisan sepeda. Marka yang ditempatkan pada awal dan akhir lintasan itu menjadi penanda jika jalur dikhususkan bagi para pengendara sepeda.

Sedangkan, marka berikutnya berupa garis putih putus–putus. Marka tersebut dijelaskannya hanya berupa batas jalur khusus sepeda dengan lajur kendaraan bermotor, sehingga jalur sepeda dapat dilintasi kendaraan bermotor.

"Dengan memperhatikan marka jalan, pengendara kendaraan bermotor tidak perlu khawatir. Pelanggaran terhitung begitu pengendara lewat marka solid, dikenakan tilang dengan denda maksimal Rp500.000," ungkapnya di Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Sanksi tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan kendaraan yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan cabut pentil ban kendaraan bermotor sampai dengan penindakan penderekan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 62 Ayat 3 tentang Parkir Liar.

Bersamaan dengan penindakan, sosialisasi terkait jalur khusus sepeda katanya terus dilakukan, di antaranya lewat pemasangan spanduk dan rambu di sejumlah titik lintasan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan lewat media sosial resmi Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, @infosudinhubjs. "Sosialisasi sampai 20 November 2019, setelah itu penindakan," jelasnya.

Sanksi Tilang 

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir, menyebutkan, sanksi tilang dan denda katanya merujuk pada Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Tepatnya, dalam Pasal 25 huruf g menyebutkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. 

Selain itu, Pasal 45 huruf b menyebut, fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup lajur sepeda serta Pasal 62 menyebut, pemerintah diminta memberi kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

"Apabila melanggar bisa ditilang dan denda Rp500.000 atau denda kurungan penjara dua bulan," ungkapnya singkat.