Lima Pimpinan DPRD DKI Disumpah, Kinerja Legislator Jakarta Harus Maksimal

Harian Terbit/Sammy
Lima Pimpinan DPRD DKI Disumpah, Kinerja Legislator Jakarta Harus Maksimal

Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif 2019-2024 telah diambil sumpah jabatannya dalam rapat paripurna, Senin (14/10/2019). Pasca pelantikan pimpinan tersebut, diharapkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pembahasan APBD 2020 segera terlaksana. Pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Syahrial Sidik.

Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019-2024 adalah Prasetyo Edi Marsudi dari fraksi PDIP. Sementara itu, untuk wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra adalah M. Taufik, sementara dari fraksi PKS adalah Abdurahman Suhaimi. 

Selain itu, dari fraksi Demokrat yang menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta adalah Misan Samsuri, dan terakhir dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Zita Anjani.

"Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua dan wakil ketua DPRD DKI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengann ketentuan perundangan-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan undang-undang dasar 1945," kata Syahrial yang diikuti oleh seluruh pimpinan.

Kelima pimpinan juga menyebut bahwa mereka bersedia menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan.

"Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia," tutur mereka dengan khidmat.

AKD dan APBD 2020

Pasca dilantik, diharapkan pimpinan DPRD dapat segera menjalankan fungsinya. Terlebih lagi, banyak kebijakan yang seharusnya sudah mulai dibahas dan diputuskan, seperti APBD 2020 dan pemilihan wakil gubernur masih belum terlihat ujungnya.

Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies, Andi Anggana, mengatakan, pimpinan DPRD harus segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Mengingat, progres kerja yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta belum membahas kebutuhan dasar pembiayaan di mata anggaran APBD DKI 2020.

"AKD harus segera dibentuk, karena pembahasan kebutuhan dasar APBD 2020 harus segera dibahas. Pembahasan ini dibutuhkan, mengingat saat ini sudah masuk bulan Oktober. Jika terlalu lama, bagaimana membahas secara detail anggaran yang ada?," tanya Andi Anggana di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Alumni FISIP UIN Jakarta ini mendorong agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 harus segera dikebut.

"Semua anggota dewan harus memperhatikan ini. Jangan cuma dibicarakan dipublik, tapi dorong secara internal, lakukan lobi-lobi ke tiap anggota dewan yang lain secara lintas fraksi untuk membahas ini. Ini hampir Rp96 triliun loh, sangat besar," kata dia.

Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, kata Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan nantinya, besar kemungkinan tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.

"Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rakyat yang rugi," ujarnya.

Dalam catatan Andi, persoalan lain yang belum usai, dan bisa mengganggu kinerja Pemprov DKI Jakarta adalah memilih wakil gubernur. Dampaknya, menurut Andi, semua tugas menjadi beban Gubernur, bahkan yang seharusnya dapat diwakilkan dalam kegiatan tertentu, menjadi persoalan dikemudian hari.

#DPRD   #DKI