Fraksi Gerindra: TGUPP Diminta Lebih Transparan Tunjukkan Kinerja

Anugrah
Fraksi Gerindra: TGUPP Diminta Lebih Transparan Tunjukkan Kinerja
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S. Andyka bertemu dengan warg Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Minggu (6/10/2019) siang.

Jakarta, HanTer - Polemik mengenai keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di tubuh Pemprov DKI Jakarta menjadi perdebatan di kalangan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah fraksi seperti PDI-P dan PSI mempersoalkan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp 18,99 miliar pada APBD 2019, menjadi Rp 26,5 miliar yang diusulkan di KUA-PPAS tahun 2020. Mereka meminta alokasi anggaran TGUPP tidak dibebankan pada APBD hingga adapula yang meminta TGUPP di bubarkan.

Meskipun akhirnya terangkan oleh Kepala Bappeda Sri Mahendra kenaikan anggaran yang diusulkan tidak mencapai Rp 26 Miliar melainkan menjadi Rp 21 Miliar. Kenaikan ini karena ada penyesuaian jumlah dan grade (tingkat golongan) anggota TGUPP.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S. Andyka melihat polemik perihal TGUPP harus dilihat dengan cermat dan kepala dingin. Ia melihat penilaian terhadap TGUPP karena selama ini mereka berada langsung di bawah arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kita akan minta TGUPP lebih transparan membuka apa yang sudah dicapai sesuai RPJMD dibuka saja dan yang akan segera dicapai," ujar Andyka, Minggu (6/10/2019) siang, saat acara Silaturahmi dengan Andyka Community Center (ACC) dan Santunan untuk anak Yatim di Rumah Pemenangan S. Andyka.

Ia menyebutkan salah satu prestasi dari TGUPP yang harus diketahui oleh publik adalah dimenangkannya sengketa tanah yang akan dibangun Stadion BMW atau Jakarta International Stadium (JIS) di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"TGUPP masih efektif dan sangat diperlukan. Apalagi sampai saat ini Gubernur masih bekerja sendiri belum didampingi Wagub. Saat ini RPJMD hanya dilaksanakan Anies dibantu oleh Bappeda, Sekda dan Deputi," tuturnya.

Ia menyebutkan belum ada alasan yang kuat untuk membubarkan TGUPP. Pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui TGUPP lebih transparan dalam menunjukkan hasil kerja dan kinerja dalam mewujudkan 73 program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

"SKPD jangan terlalu berlebihan menunggu TGUPP dalam berbagai tugasnya. SKPD & UKPD bekerja dalam tugasnya masing-masing, harus berkolaborasi dengan TGUPP dan DPRD, jadi mereka tidak boleh buang badan begitu saja dalam menjalankan tugasnya," tandas Andyka. 

#TGUPP   #Fraksigerindra   #DPRDDKI   #SAndyka   #