Kejari Jaksel Selamatkan Uang Negara Rp3,7 Miliar

zamzam
Kejari Jaksel Selamatkan Uang Negara Rp3,7 Miliar

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan berhasil menyelamatkan uang negara Rp3,7 miliar dari Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).  

"Selain PNBP, juga perkara korupsi Rp900 juta untuk kurun waktu 2019 ini," ujar  Kasie Pidsus Kejari Jakarta Selatan, Pradana Probo Setyardjo kepada Harian Terbit di Kejagung, Kamis (3/10/2019).

Sebelumnya penulis buku “Menjegal Koruptor” itu menegaskan medio 2019, pasca pemilihan presiden, pihaknya  berhasil menangani perkara tindak pidana Korupsi diwilayah Jakarta Selatan. 

Antara lain, 14 perkara pada tahap penyelidikan, 1 perkara pada tahap penyidikan, 22 kasus pada tahap penuntutan dan 15 perkara sudah dieksekusi  ke lapas.

Selain itu, dia menegaskan pihaknya berhasil membuktikan perbuatan korupsi oleh Perdana Marcos terkait kasus  pekerjaan peningkatan trotoar dan saluran tepi di Kecamatan Cilandak yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015.

Terdakwa Marcos dituntut 7 tahun penjara dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kendati terdakwa mengajukan banding, Pradana yakin terdakwa bersalah.

"Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.


Pelayanan Prima 


Pradana menyatakan dalam penanganan perkara baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses eksekusi tetap mengedepankan profesionalitas sebagaimana perintah pimpinan Jaksa Agung yang mengedepankan profesionalisme dalam menangani perkara pidana umum dan khusus.

“Kami selalu memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan yang datang kesini (Kejari-red). Kami juga siapkan ruang tunggu yang nyaman, minum dan makanan gratis, serta ruang pemeriksaan yang nyaman," ujarnya


Selain  itu pegawasan melakat juga tak lupa diterapkan secara berjenjang.

"Selalu mengontrol para jaksa penyelidik dan penyidik saat memeriksa para saksi maupun tersangka melalui ganget (HP). Termasuk menuliskan nomor hp pribadi saya diruang pemeriksaan untuk memudahkan siapa saja bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Ini sekaligus mencegah supaya tidak terjadi perbuatan tercela oleh jaksa pemeriksa," ujarnya.