Yasonna Incar Komisi III  Ingin Selesaikan RKUHP

safari
Yasonna Incar Komisi III  Ingin Selesaikan RKUHP




Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Yasonna Laoly menginginkan kembali duduk di kursi Komisi III DPR. Apalagi sebelumnya ia juga pernah duduk di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Yasonna tidak sampai selesai bertugas di DPR periode 204 - 2019 karena ditarik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Terserah fraksi. Tapi kalau saya bisa milih ingin pilih Komisi III," ujar Yasonna di ruangan Sidang Paripurna Kedua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Yasonna menegaskan, jika benar ditempatkan di Komisi III DPR, maka akan memprioritaskan rancangan undang undang yang ditunda pembahasan dan pengesahaan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019.

"Tentunya dalam rapat program legislasi nasional bersama badan legislasi kita berharap RUU yang ditunda dibahas kembali," ujarnya.

Yasonna juga berharap anggota DPR yang baru bisa mengedepankan kualitas legislasi ketimbang kuantitas. Karena bagaimanapun, kualitas legislasi harus lebih baik dari pada sebelumnya.

"Kualitas legislasi ke depan harus lebih baik," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Yasonna juga meminta Presiden Jokowi tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Alasannya, revisi UU KPK sudah tepat untuk memperbaiki KPK ke depannya.

"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," tandasnya.

Oleh karena itu, Yasonna meminta masyarakat untuk melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja KPK setelah UU hasil revisi ini diketok. Yasonna meminta masyarakat tidak langsung berpikiran buruk bahwa revisi bisa melemahkan KPK. Ia juga meminta masyarakat berhenti menekan Presiden untuk menerbitkan perppu. Walaupun kewenangan menerbitkan perppu memang ada di Jokowi. Namun, perppu juga perlu dibahas bersama-sama oleh DPR.

"Jangan membudayakan menekan-nekan. Sudahlah. Kita atur secara konstitusional saja," tegasnya.